AriraNews.com, Batam – Pengamat Pariwisata Kepulauan Riau yang juga mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Buralimar, praktik pramuwisata perorangan mengambil tamu sendiri sudah berlangsung lama dan terjadi karena adanya kepercayaan atau trust yang dibangun secara personal dengan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun nusantara.
“Praktik seperti ini sudah lama terjadi. Beberapa pramuwisata sejak dulu memang mendapatkan trust langsung dari wisman dan wisnus,” ujar Buralimar, Minggu (4/1/2026).
Buralimar menegaskan bahwa praktik tersebut umumnya dilakukan secara perorangan, bukan atas nama organisasi. Namun, dampaknya justru merusak tatanan industri pariwisata secara keseluruhan.
Ia menilai, secara etika profesi, tindakan pramuwisata yang mengambil tamu sendiri terlebih lagi dengan mencatut nama travel agent lain merupakan perbuatan yang tidak pantas.
“Secara etika pramuwisata ini kurang pas, apalagi kalau sampai mencatut nama travel agent orang lain. Itu jelas menyalahi etika,” tegasnya.
Di sisi lain, Buralimar juga mendorong travel agent yang memiliki pramuwisata terdaftar di asosiasi untuk lebih aktif memperjuangkan kepentingannya. Menurutnya, keberadaan asosiasi seharusnya menjadi kekuatan, bukan sekadar simbol.
“Beberapa travel agent punya pramuwisata yang terdaftar di asosiasi. Mereka harus lebih giat dan lebih fight, karena mereka punya wadah,” ujarnya.
Ia menambahkan, sudah menjadi tugas asosiasi pramuwisata untuk lebih eksis dan mampu membangun kepercayaan dalam menjual destinasi Batam dan Kepri secara kolektif, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Terkait dugaan pelanggaran, Buralimar menegaskan bahwa setiap tindakan perorangan yang mengatasnamakan travel agent tanpa izin harus diproses secara profesional dan berbasis bukti.
“Kalau ada perorangan yang melanggar dengan mengatasnamakan travel agent tanpa izin, ya proses saja dengan bukti-bukti yang ada,” katanya.
Namun demikian, ia juga melihat sisi lain dari persoalan tersebut. Menurutnya, pramuwisata perorangan yang selama ini terbukti profesional dan telah mendapat kepercayaan wisatawan seharusnya tidak selalu diposisikan sebagai masalah.
“Pramuwisata perorangan yang selama ini teruji dan mendapat trust sebaiknya direkrut saja, ditawarkan bergabung menjadi organisasi atau perusahaan pariwisata,” ujarnya.
Buralimar menekankan bahwa tugas utama organisasi pramuwisata adalah memberdayakan anggotanya secara maksimal. Ia menilai organisasi pramuwisata tidak bisa bergerak sendiri dan harus berkolaborasi dengan travel agent.
“Organisasi pramuwisata yang ada tidak bisa berjalan sendiri. Harus berkolaborasi dengan travel agent,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak larut dalam keluhan dan saling curhat tanpa solusi.
“Jangan terlalu banyak mengeluh dan curhat. Cobalah introspeksi, baik secara perorangan maupun organisasi. Kalau peran masing-masing dijalankan dan kolaborasi dilakukan, banyak masalah bisa diminimalisir,” kata Buralimar.
Menurut Buralimar, teori dan aturan memang penting dan wajib dipatuhi. Namun, yang jauh lebih penting adalah tindakan nyata di lapangan dengan mengedepankan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antarpelaku pariwisata.
Ia juga menegaskan posisi pemerintah daerah dalam sektor pariwisata.
“Pemerintah daerah itu hanya regulator. Eksekutornya kembali kepada personel dan organisasi komunitas pariwisata di lapangan,” ujarnya.
Buralimar mengingatkan bahwa polemik pramuwisata dan travel agent tidak bisa diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan membutuhkan komitmen bersama untuk membangun pariwisata Kepri yang sehat, beretika, dan berkelanjutan. (emr)
