AriraNews.com, Batam – Ribuan massa warga Rempang-Galang berunjuk rasa di Kantor BP Batam, Rabu (23/8/2023) siang. Mereka tetap menolak direlokasi, meski telah ditawarkan beberapa opsi, mulai dari pemberian rumah, tanah, dan fasilitas lainnya.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi yang juga Wali Kota Batam menemui pendemo. Dia mengatakan siap memfasilitasi masyarakat terdampak rencana pengembangan Pulau Rempang yang akan dijadikan sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep “Green and Sustainable City”.
Bahkan menurutnya pihaknya siap memfasilitasi perwakilan masyarakat Rempang untuk menyampaikan masalah itu ke Pemerintah Pusat seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Polhukam Mahfud MD.
“Ini belum selesai bapak ibu. Perlu didukkan bersama. Karena diprovokasi dan diisukan macam-macam, sehingga susah kita bicara,” kata Rudi, melalui pengeras suara dari balik pagar BP Batam.
Bahkan sehari sebelum demo tersebut,
Muhammad Rudi, pun berkesempatan untuk menyampaikan langsung rencana strategis pengembangan Pulau Rempang ke perwakilan masyarakat Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate, Selasa (22/8/2023).
Berlangsung di Kantor Kecamatan Galang, Muhammad Rudi menjelaskan jika rencana pengembangan tersebut merupakan proyek strategis nasional yang mesti terealiasi dalam waktu dekat.
Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, pasca berkunjung ke Kota Batam beberapa hari lalu.
“Hari ini, saya datang dan bertemu dengan perwakilan masyarakat. Alhamdulillah, kegiatan sosialisasi kali ini berjalan lancar. Terkait rencana pengembangan Rempang, saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tetap memperhatikan hak-hak masyarakat,” ujar Rudi di hadapan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Rudi juga memaparkan perihal rencana relokasi terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan.
Sesuai arahan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, Rudi menyebut jika pihaknya telah menyiapkan kaveling seluas 500 meter persegi untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, lanjut Rudi, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.
Di mana, luas kaveling tersebut bertambah dari luasan sebelumnya yang hanya 200 meter persegi.
Tidak hanya itu saja, masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.
Pemerintah juga memberikan bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan.
“Jika pengembangan ini berjalan, pemerintah akan menyiapkan fasilitas untuk masyarakat. Termasuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta pendidikan di lahan relokasi tersebut,” ungkap Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam.
Tidak hanya itu saja, Rudi menegaskan bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.
Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.
“Kami berharap, anak-anak di sini terlibat dalam pembangunan. Sehingga, kesejahteraan itu merata. Tim saya sudah terus berkoordinasi ke kementerian terkait. Rempang akan dibangun sesuai instruksi Presiden, maka semua faslitas juga harus kami siapkan,” tambahnya.
Terakhir, Rudi juga meminta agar seluruh masyarakat tidak terprovokasi dengan isu miring terkait rencana pengembangan Pulau Rempang.
Ia ingin, situasi kondusif Kota Batam terus terjaga sehingga iklim investasi saat ini pun bisa maksimal.
“Saya titip pembangunan ini. Saya akan berbuat maksimal sesuai kemampuan yang saya punya. Saya adalah bagian dari masyarakat dan membuka peluang kepada seluruh masyarakat untuk bisa berdialog. Mari duduk bersama, tetap jaga situasi kondusif,” pungkasnya.
Sementara itu orator massa meminta Rudi menandatangani surat yang menyatakan Walikota Batam bersama masyarakat menolak relokasi di kawasan Kampung tua. Seperti diketahui ada 16 titik kampung tua di kawasan Rempang-Galang yang terancam tergusur.
“Kami minta bapak (Rudi) menandatangani surat bahwa Walikota Batam bersama masyarakat menolak relokasi,” ucap orator. Jika Muhammad Rudi menandatangani surat yang diajukan tersebut mereka pun berjanji akan tetap mendukung Muhammad Rudi. “Kami masyarakat akan tetap bersama Bapak!” seru orator dari atas mobil komando.
Rudi akhirnya mengajak perwakilan massa membawa surat tersebut untuk dibicarakan bersama di dalam Kantor BP Batam. Belum ada titik temu dalam pertemuan tersebut.(ara)
