banner 728x90

Juli Wisman Belum Masuk, PHK Besar-besaran Mengancam Kepri

Ariranews.com: Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menghadiri rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Kesehatan RI secara virtual dengan agenda Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/3/2021).

Gubernur dalam kesempatan ini didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS. Arif Fadilah, Kepala BP2RD Reni Yusneli, Dirut RSUP RAT beserta Wakil Satgas Penanganan Covid-19 Tjetjep Yudiana.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan bahwa perkembangan Covid-19 dari seluruh  Kabupaten dan Kota yang ada di Kepuluan Riau menunjukan angka yang menggembirakan. Di empat kabupaten sudah menunjukkan angka zero kasus dan menjadi green zone, sedangkan dan di tiga  kabupaten dan kota yakni Batam, Tanjungpinang dan Bintan, juga sudah membaik dengan  hanya 1-3 kasus saja. Dengan tingkat  kesembuhan mencapai 95,50 persen.

Adapun perkembangan vaksinasi untuk lansia, dikatakan Ansar masih dalam proses dan perlu terus mendorong. Mengingat para  lansia ini komorbit, ada yang memiliki penyakit bawaan.  Ditambah lagi menyangkut permasalahan psikisnya.

BACA JUGA:   Kepala BP Batam Muhammad Rudi Ambil Langkah Cepat Atasi Banjir di Batuaji

Adapun vaksinasi yang sudah dilaksanakan di Kepulauan Riau, untuk astrazeneca juga terus digesa dan akan bekerja sama dengan vaksinator TNI-Polri.

“Nanti kita akan dorong lagi melalui RT/RW dengan menyiapkan fasilitas dan edukasi lebih gencar lagi. Ini juga untuk dapat disasar lebih cepat dan lansia menjadi perhatian khusus bagi kami,” ungkap Gubernur.

Ansar juga menyampaikan dengan disaksikan langsung oleh Menteri Pariwisata RI, Pemprov Kepri baru saja memvaksin para  petugas pariwisata, khusus di dua  kawasan wisata yang ada di Batam dan Bintan. Vaksinasi ini guna mendukung rencana dibukanya kembali kran wisman masuk ke Kepri.

“Bagi kami petugas pariwisata juga merupakan pelayanan publik. Maka akan kami sasar juga guna mendukung  rencana akan dibukanya 2 kawasan pariwisata di Batam dan Bintan. Adapun temanya safe travel bubble di Bintan Resort Lagoi dan di Nongsa Point Marina. Menyangkut protokol kesehatannya sudah disiapkan dengan rapi sebagai keseriusan kita.  Komunikasi instens dengan pihak luar juga terus kita bangun” tegas Ansar.

BACA JUGA:   Masukan Pelanggan Jadi Program Kerja bright PLN Batam

Untuk tahap awal, Ansar menuturkan 4000 vaksinasi sudah berikan kepada petugas pariwisata dengan persetujuan Menteri Kesehatan. Karena menurut Ansar kedua wilayah ini tidak berafiliasi langsung dengan masyarakat. Hanya saja mereka perlu diskresi yang mereka harapkan waktu turis itu masuk ke Batam dan Bintan cukup dengan G-Nose dan kembali lagi ke Singapura baru di swab.

“Kita menggunakan vaksin reguler yang diberikan pada tahap dua untuk para petugas wisata ini, dan kami sudah mengusulkan untuk tambahannya dengan seluruh kebutuhan yang diperlukan sekitar 30.000 dosis untuk petugas pariwisata kemudian perkampungan yang dekat dengan daerah wisata dan keluarga petugas pariwisata,” tuturnya.

Ansar berharap bantuan Kementerian Kesehatan RI dalam rapat koordinasi terbatas ditingkat pusat. Karena menurut pelaku usaha kemungkinan bulan Juni atau Juli belum terbuka dunia pariwisata akan ada PHK besar-besaran dengan menimbulkan persoalan lebih berat.

BACA JUGA:   Pohon Nangka Tumbang Timpa Dua Buah Kantin

“Harapan kami Pak Wamen untuk dapat menyampaikan dan membicarakan persoalan-persoalan rencana safe travel bubble agar berjalan sesuai deadline yang sudah kami persiapkan, dan tidak tertunda lagi,” tutup Ansar.

Sementara itu, Wamen Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan akselerasi rapat vaksin ini sangat penting karena bisa membuat berbagai upaya modifikasi untuk menyelaraskan berbagai aksi di daerah masing-masing.

“Kita sudah mencapai vaksinasi nasional sampai kemarin 5.708.507 jiwa” kata Dante.

Kementerian Kesehatan juga mengharapkan kepada daerah untuk mengikutkan rumah sakit swasta, karena mempunyai nilai strategis yang penting dalam penyelenggaraan vaksinasi.

“Saya ingin pihak swasta digandeng asalkan dua pesan yang dapat kita pertahankan tidak dipungut biaya untuk vaksinasi dan diawasi penyebaran vaksinnya untuk tidak diperjual belikan, karena pihak swasta bisa menggandeng pihak-pihak sponsor untuk pembiayaan oprasional vaksinasi,” harap Dante.(emr)