AriraNews.com, Batam – Pemerintah Provinsi Kepri pada tahun 2024 ini menganggarkan SPP gratis dan seragam gratis bagi pelajar SMA, SMK dan SLB Negeri yang ada di Kepulauan Riau. Khusus untuk seragam gratis, pemprov Kepri menganggarkan Rp 16.528.156.000 bagi 26.780 pelajar SMA, SMK dan SLB Negeri.
Seiring berjalannya kebijakan tersebut, politisi Partai Gerindra yang duduk di Komisi IV DPRD Kepri, Ririn Warsiti, mengaku banyak mendengar keluhan wali murid terkait adanya pungutan uang seragam di sekolah SMA dan SMK Negeri.
“Seminggu setelah tahun ajaran baru ini banyak sekali aduan dari masyarakat, terutama konstituen di dapil (daerah pemilihan) saya terkait adanya pungutan seragam sekolah. Tapi menurut saya itu hanya salah paham,” kata Ririn pada Jum’at (19/7).
Menurut Ririn, kebijakan seragam gratis tersebut tidak tersosialisasi dengan baik. Banyak warga Kepri yang belum tahu jika seragam yang digratiskan tersebut hanya seragam wajib, berupa putih abu-abu dan pramuka.
“Jadi yang gratis itu putih abu-abu dan pramuka. Sementara untuk baju Melayu, batik dan olahraga orang tua beli sendiri jika mampu. Kalau tidak mampu seharusnya sekolah bisa memaklumi dan tidak dipermasalahkan,” tambah Ririn.
Secara rinci politisi yang mendapat suara terbanyak di Dapil VI ini menyebut, jika Ia sebagai anggota Komisi IV yang menjadi mitra Dinas Pendidikan akan mengawal kebijakan tersebut agar tidak terjadi masalah dan polemik dikemudian hari.
Dalam APBD tahun 2024 ini, Pemprov Kepri menganggarkan seragam gratis untuk 16.923 Siswa SMA Negeri sebesar Rp 10.153.692.000. Sementara untuk 9.457 Siswa SMK Negeri sebesar Rp 5.674.464.000 dan kemudian 400 siswa SLB sebesar Rp 700.000.000.
“Dari total 26.780 siswa SMA, SMK dan SLB Negeri, pada tahun ini kita anggarkan Rp 16.528.156.000. Semoga tahun depan keuangan Pemprov Kepri lebih baik lagi dan kami dapat mengusulkan seragam lainnya,” tambah Ririn.
Sementara disinggung terkait SPP gratis, anggota dewan berparas cantik ini memastikan mulai berlaku awal tahun ajaran baru ini.
“SPP gratis mulai berlaku bulan Juli ini,” tambahnya.
“Terkait program SPP dan Seragam Gratis ini kami akan melakukan pengawasan secara menyeluruh. Kami akan evaluasi, dampaknya lebih besar mana dibandingkan peningkatan insfratruktur untuk peningkatan mutu pendidikan di Kepri,” pungkasnya.(mnt)
