AriraNews.com, Natuna — Komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperkuat sektor pendidikan terus membuahkan hasil. Melalui koordinasi aktif dan pengusulan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali mengalir ke Natuna.
Pada tahun 2025, sebanyak 11 satuan pendidikan di Kabupaten Natuna menerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan total anggaran mencapai Rp 10,4 miliar, yang difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah kepulauan.
Program tersebut mencakup pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, toilet, UKS, rumah dinas guru, laboratorium, ruang administrasi, hingga perpustakaan, sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan layak bagi peserta didik.
Hasil Sinergi Daerah dan Pusat
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma, menyampaikan bahwa capaian ini tidak terlepas dari peran dan komitmen kepala daerah dalam memperjuangkan pemerataan pendidikan, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan terisolasi (3T).
“Pemerintah daerah secara aktif mengusulkan dan mengawal kebutuhan satuan pendidikan di Natuna agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Alhamdulillah, tahun 2025 kemaren, Natuna kembali dipercaya menerima program revitalisasi,” ujar Hendra, Jumat (23/1/2026). melalui telpon selulernya.
Menurutnya, kepala daerah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan sumber daya manusia, sehingga setiap peluang dukungan dari pusat terus dioptimalkan.
Menariknya, pelaksanaan program revitalisasi dilakukan langsung oleh sekolah penerima manfaat dengan sistem swakelola. Kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah daerah agar sekolah tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga mampu mengelola pembangunan secara mandiri dan bertanggung jawab.
“Ini sejalan dengan visi kepala daerah, agar sekolah dilatih mengelola program secara transparan dan sesuai kebutuhan riil di lapangan. Jadi bukan hanya bangunan yang dibangun, tetapi juga kapasitas manajemen sekolah,” jelas Hendra.
Program revitalisasi ini menyasar berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, hingga pendidikan nonformal seperti SKB Natuna. Fasilitas yang dibangun dan direhabilitasi mencakup ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, UKS, toilet dan sanitasi, hingga rumah dinas guru, yang sangat dibutuhkan di daerah kepulauan.
Hendra menambahkan, keberadaan rumah dinas guru menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keberlanjutan tenaga pendidik, terutama di pulau-pulau.
Untuk memastikan kualitas pekerjaan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan berlapis bersama tim teknis.
“Pengawasan ini penting agar bantuan dari pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi proses belajar mengajar,” tegasnya.
Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan ini, pemerintah daerah berharap sekolah-sekolah di Natuna semakin siap mencetak generasi unggul, sekaligus memperkecil kesenjangan fasilitas pendidikan antara wilayah kepulauan dan daratan.
“Harapan kepala daerah jelas, anak-anak Natuna, di mana pun mereka berada, harus mendapatkan hak yang sama untuk belajar di sekolah yang aman, bersih, dan layak. Dari sekolah inilah masa depan Natuna dibangun,” tutup Hendra Kusuma. (Dod)
