Air Bersih Mati Berhari-hari, PKB Minta SPAM Batam Tanggungjawab

Avatar photo
Surya Makmur Nasution.

AriraNews.com, Batam – Dewan Pengurus  Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam dan PT Moya Indonesia bertanggungjawab atas pengelolaan air bersih (SPAM) yang belakangan sering mati.

Pada saat listrik mati 1 Januari 2023, air pun ikut mati, bahkan sampai hari ini, belum juga normal. Salah satu permukiman yang hingga kini mengeluhkan air bersih adalah warga permukiman Bukit Indah Sukajadi, Sukajdi, Batam Center.

BACA JUGA:  Suplai Air di Taman Baloi hingga Sukajadi Terganggu, BP Batam Lakukan Perbaikan Darurat

“BP Batam dan Moya yang kini mengelola SPAM harus bertanggungjawab mengatasinya. PLN begitu padam, diteriakin warga, langsung action mengatasinya,” kata Ketua DPC PKB Batam Surya Makmur Nasution di Batam, Kamis (5/1/2023).

SMN, panggilan akrab Surya Makmur Nasution, padamnya listrik pada awal Tahun Baru sangat disesalkan karena sebelumnya sudah diingatkan agar PLN Bright mengantisipasi kemungkinan padamnya listrik. Dampaknya, Batam-Bintan mengalami black out.

BACA JUGA:  Paripurna DPRD Batam Memanas, Usulan Mutasi Anggota Fraksi NasDem Yefri Ditolak Sementara

Sementara tentang air, BP Batam maupun PT Moya Indonesia tak mengumumkan faktor matinya air bersamaan matinya listrik. Mengutip pemberitaan pers, pada 1 Januari 2023, ada sejumlah titik yang mengalami pemadaman aliran air, seperti Batubesar, Batuaji, Sagulung dan Bengkong.

“Kita berharap BP Batam harus serius mengatasi matinya air. Air bersih ini hajat hidup orang banyak. BP Batam tak boleh melepaskan tanggungjawab karena listrik mati, lalu, air juga mati. Sekarang listrik menyala, kenapa air masih mati,” tegas SMN.

BACA JUGA:  Batam Pertahankan WTP 14 Tahun Beruntun, Amsakar Ingatkan OPD Tindak Lanjuti Catatan BPK

SMN mengatakan, telah menyampaikan keluhan warga Batam kepada Komisi III DPRD Batam, termasuk Anggota Fraksi PKB.

“ Saya sudah sampaikan dan menyarankan kepada Komisi III untuk memanggil BP Batam segera,” ujar Anggota DPRD Kepri 2009-2014 dan 20114-2019 itu.(*/emr)