AriraNews.com, Batam – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan kegiatan Temu Regional Konsolidasi Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024. Acara diselenggarakan secara daring dan juga luring di Hotel Nagoya Hill Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (6/5/2024).
Kota Batam menjadi lokasi pertama dari regional I Sumatera. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat hadir untuk memberikan sosialisasi kepada para anggota Satgas PPS dan OPD terkait di seluruh wilayah Regional I tersebut.
Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sekaligus Ketua Sekretariat PPS Pusat, Tavip Agus Rayanto, menjelaskan, sosialisasi ini dalam rangka mendorong tiap daerah di Indonesia untuk menjalankan intervensi serentak berkaitan dengan pencegahan stunting.
Ia melanjutkan penurunan prevalensi stunting nasional pada tahun 2023 lalu hanya sebesar 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini diperdebatkan oleh banyak pihak, sehingga Pemerintah Republik Indonesia mengevaluasi penggunaan sumber data untuk menghitung angka penurunan prevalensi tersebut.
“Selama ini ada dua sumber data, yang satu berbasis survei, dan satunya lagi berbasis pencatatan. Basis data pencatatan selama ini masih belum berjalan secara luas. Maka dari itu, sesuai arahan pak Wapres (Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin), kami mendorong daerah melakukan pencatatan ulang dengan beberapa catatan,” ujar Tavip ketika diwawancarai.
Diakuinya masing-masing daerah telah diberi waktu untuk melakukan pengukuran ulang, dengan catatan, cakupan sasaran yang datang ke posyandu mencapai 100 persen. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus memastikan alat dan petugas yang melakukan pengukuran sudah terstandarisasi. Para petugas di Posyandu juga diharapkan bisa menarik lebih banyak warga untuk melakukan pengukuran. Intensitas pengukuran juga ditambah, dari yang hanya dua bulan setahun, menjadi setiap bulan.
Sosialisasi ini akan dilaksanakan di tiga wilayah Regional, dengan lokasi-lokasi, yaitu di Batam, Surabaya, dan Makasar.
Ditempat yang sama, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi, yang juga merupakan Wakil Ketua Tim Pelaksana Bidang Advokasi dan Kepemimpinan TPPS Pusat, juga turut hadir dalam konsolidasi tersebut.
Ia melanjutkan penambahan intensitas pengukuran menjadi salah satu langkah intervensi yang dilakukan secara serentak dengan langkah lainnya yang tertuang dalam 10 Langkah Pasti yang akan segera dikeluarkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam waktu dekat ini.
“Semuanya harus disiapkan dan kita harus gerak cepat. Bulan Mei ini masih dimungkinkan adanya perubahan anggaran, supaya tiap bulan bisa benar-benar dilaksanakan langkah intervensi secara serentak,” ujar Yoga.
Sebelumnya, Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen secara nasional. Namun, menurut Yoga, apabila memandang secara realistis dalam waktu beberapa bulan mendatang, targetnya bisa dikurangi menjadi 17 persen secara nasional, dengan mengandalkan langkah-langkah intervensi serentak ini.(uly)
