AriraNews.com, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna diwakili oleh Sekretaris Daerah, Boy Wijanarko Varianto, bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ikhwan Solihin, menghadiri rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI, Kamis (29 /2 / 2024).
Rapat tersebut berlangsung di Hotel Avenzel Convention Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, dengan tujuan membahas upaya meningkatkan kualitas sinyal telekomunikasi di Kabupaten Natuna dan Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Marsma TNI Budi Eko Pratomo. Marsma TNI Budi Eko Pratomo dalam sambutannya menyampaikan rangkuman dan tindak lanjut hasil kunjungan kerja (kunker) ke Berau pada 11 Agustus 2023, dan ke Natuna pada awal November 2023.
Dalam rapat tersebut, Marsma TNI Budi Eko Pratomo menegaskan, pentingnya penanganan masalah telekomunikasi di Natuna dan Berau, mengingat kedua daerah tersebut merupakan daerah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kondisi geografis Natuna yang merupakan kepulauan dan berbatasan langsung dengan beberapa negara Asean membuat akses telekomunikasi menjadi sangat vital bagi masyarakat sebagai penjaga kedaulatan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko, menyampaikan bahwa kurangnya kapasitas bandwidth menjadi isu utama di Natuna, terutama di kecamatan yang berada di luar pulau induk (Bunguran).
“Kita pemerintah daerah telah menindaklanjuti masalah ini, dengan mengirim surat resmi kepada berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Kominfo RI, BAKTI Kominfo RI, Palapa Ring Barat (PRB), Operator Seluler (Opsel), dan Internet Service Provider (ISP) yang beroperasi di Natuna,” ujarnya.
Boy juga menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk penyelesaian masalah telekomunikasi di Natuna, beberapa langkah telah diambil. Telkomsel akan mengurus izin pemanfaatan tower TNI di Teluk Buton untuk meningkatkan telekomunikasi di Kecamatan Pulau Laut, sedangkan tower BAKTI Kominfo RI akan dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan telekomunikasi di Pulau Midai.
“Untuk solusi jangka panjang, perlunya dukungan pemerintah pusat dan BUMN dalam penggelaran kabel fiber optic (KFO) bawah laut untuk sembilan pulau di luar pulau Bunguran,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Natuna, Ikhwan Solihin mengaskan, bahwa pemerintah dan masyarakat sangat mengharapkan kualitas sinyal yang baik dan lancar.
“Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan pemerintah pusat dan pihak terkait dalam peningkatan jaringan dan kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK),” lugasnya
Perwakilan BAKTI Kominfo RI menegaskan akan menindaklanjuti hal ini dengan mengadakan diskusi bersama kedua operator seluler, yaitu Telkomsel dan XL, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi masyarakat di Natuna dan Berau.
Dengan demikian, diharapkan masyarakat perbatasan seperti Natuna dan Berau dapat merasakan merdeka sinyal yang diinginkan.(dod)
