AriraNews.com, Batam – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (BI Kepri) kembali menggelar Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026 pada 14–20 September 2026 di K-Square Mall, Batam.
Mengusung tema “Penguatan Warisan Melayu untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong budaya Melayu tidak hanya sebagai warisan daerah, tetapi juga sebagai sumber penciptaan nilai tambah ekonomi.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri, Rony Widijarto, mengatakan GMP 2026 diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi berbasis budaya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, kuliner, fesyen, hingga pariwisata.
Menurutnya, penguatan tersebut juga dibarengi dengan perluasan digitalisasi dan akses pasar bagi pelaku usaha di Kepulauan Riau. “Dengan demikian, kekayaan budaya Melayu diharapkan dapat semakin terhubung dengan aktivitas ekonomi produktif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Penyelenggaraan GMP 2026 berlangsung di tengah kinerja ekonomi Kepri yang tetap tumbuh kuat. Pada triwulan II 2026, ekonomi Kepri tumbuh 6,99 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut sedikit termoderasi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 7,04 persen, namun masih menjadi yang tertinggi di Sumatera dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 5,06 persen.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kepri turut didorong oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 24,08 persen (yoy), antara lain didukung meningkatnya aktivitas investasi data center di Batam.
Sejalan dengan kinerja ekonomi tersebut, stabilitas sistem keuangan di Kepri juga tetap terjaga. Pada Juli 2026, penyaluran kredit perbankan mencapai Rp119,02 triliun atau tumbuh 36,16 persen (yoy). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp103,46 triliun atau tumbuh 13,53 persen (yoy).
Fungsi intermediasi perbankan tetap kuat dengan risiko kredit yang terkendali. Hal itu tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang berada pada level 1,01 persen. Penyaluran kredit kepada sektor UMKM juga tumbuh 10,05 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 1,60 persen, dengan rasio NPL UMKM yang tetap terjaga sebesar 2,54 persen.
Dari sisi harga, inflasi masih menjadi perhatian. Pada Agustus 2026, Kepri mencatat deflasi sebesar 0,17 persen secara bulanan (month to month/mtm), sementara secara kumulatif mencapai 1,46 persen (year to date/ytd). Secara tahunan, inflasi Kepri tercatat 3,87 persen (yoy), turun dari 4,24 persen pada Juli 2026, namun masih berada di atas batas atas sasaran inflasi.
Perkembangan harga tersebut, menurut BI Kepri, perlu terus dicermati, terutama terkait pergerakan harga pangan dan transportasi serta potensi rambatan kenaikan harga energi dan komoditas. Untuk menjaga stabilitas harga, BI Kepri terus memperkuat sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Secara keseluruhan, perekonomian Kepri pada 2026 diprakirakan tumbuh dalam kisaran 6,3–7,1 persen (yoy). Prospek tersebut tetap menghadapi sejumlah risiko, antara lain ketidakpastian global, disrupsi rantai perdagangan, perubahan kebijakan perdagangan negara mitra, serta volatilitas harga energi dan komoditas global.
Dengan dukungan konsistensi kebijakan dan penguatan sinergi pengendalian inflasi, inflasi Kepri pada 2026 diprakirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy).
Di tengah perkembangan ekonomi tersebut, digitalisasi sistem pembayaran juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga Juli 2026, volume transaksi QRIS di Kepri mencapai 87,62 juta transaksi, meningkat 108,61 persen, sedangkan secara nominal mencapai Rp9,94 triliun atau tumbuh 85,95 persen (yoy).
Jumlah merchant QRIS juga telah mencapai 483.299 merchant, dengan 95,83 persen di antaranya merupakan merchant UMKM. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan sistem pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.
QRIS juga memberikan kemudahan bagi wisatawan mancanegara melalui layanan QRIS cross border. Hingga Juli 2026, transaksi wisatawan asal Malaysia, Singapura, Thailand, Korea, dan Tiongkok mencapai Rp169,95 miliar secara nominal. Angka tersebut meningkat 1.866,41 persen secara year to date dan 720,85 persen secara tahunan.
Sementara dari sisi volume, transaksi QRIS cross border mencapai 461.198 transaksi atau meningkat 1.639,98 persen secara year to date dan 551,73 persen secara tahunan. Implementasi QRIS antarnegara diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan dalam bertransaksi sekaligus memperkuat posisi Kepri sebagai destinasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.
Ke depan, BI Kepri menilai sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor-sektor utama sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. (emr)
