AriraNews.com, Batam – Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepulauan Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Di tengah perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, serta meningkatnya persaingan antarkawasan ekonomi di Asia Tenggara, Batam dinilai tetap mampu mencatatkan kinerja yang menggembirakan.
Apresiasi tersebut disampaikan Pimpinan Delegasi Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, saat kunjungan kerja ke Batam, Jumat (3/7/2026).
“Kita patut memberikan apresiasi dan dukungan terhadap peningkatan kinerja Kantor Wilayah DJP dan DJBC Batam,” ujar Syarief.
Kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI ke Kota Batam diikuti oleh 18 anggota Banggar. Dari Kementerian Keuangan hadir Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah DJBC Kepulauan Riau, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau. Sementara dari BP Batam, rombongan dipimpin langsung oleh Kepala BP Batam, Wakil Kepala BP Batam, serta para anggota dan deputi.
Syarief yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar DPR RI meyakini potensi penerimaan perpajakan di Batam masih jauh lebih besar dibandingkan realisasi yang telah dicapai saat ini.
“Batam memiliki ribuan perusahaan industri dan manufaktur. Begitu pula dengan potensi kepabeanan yang masih sangat besar. Batam merupakan pintu gerbang perdagangan internasional Indonesia dengan ribuan transaksi ekspor-impor setiap harinya,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menyampaikan bahwa pendapatan negara di Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp9,255 triliun atau tumbuh 38,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Capaian tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp6,969 triliun atau tumbuh 28,65 persen, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,287 triliun atau meningkat 82,47 persen (yoy).
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau menyampaikan realisasi penerimaan pajak hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp6,47 triliun atau sekitar 32,81 persen dari target.
Menurutnya, Pajak Penghasilan (PPh) masih menjadi kontributor utama penerimaan perpajakan di wilayah Kepulauan Riau seiring karakteristik daerah yang memiliki kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ). Implementasi sistem Coretax juga dinilai memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak sekaligus menekan praktik penghindaran pajak (tax evasion).
Selain itu, kerja sama dan pengawasan yang dilakukan Kementerian Keuangan bersama BP Batam dalam pemberian fasilitas tax holiday kepada investor dinilai turut mendukung iklim investasi di Batam.
Menutup pertemuan tersebut, anggota Banggar DPR RI, Puteri Komarudin, berpesan agar BP Batam melakukan evaluasi terhadap pemberian fasilitas tax allowance selama ini. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan insentif fiskal yang diberikan benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan investasi di Batam, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti penyediaan air bersih dan kelistrikan. (*/emr)
