AriraNews.com, BATAM — Usulan agar Uang Wajib Tahunan (UWT) untuk kawasan permukiman dihapus mengemuka dalam kegiatan buka puasa bersama Perkumpulan Kawan Lama (Kalam) Kota Batam di Restoran D’Patros Harbour Bay, Jodoh, Batam, Sabtu (14/3/2026).
Usulan tersebut disampaikan anggota DPRD Kepulauan Riau, Taba Iskandar, yang juga merupakan anggota Kalam Batam. Menurutnya, penerapan UWT atau WTO terhadap kawasan permukiman menimbulkan persoalan karena masyarakat dinilai menanggung beban ganda atas objek yang sama.
“Karena terjadi double pungutan terhadap objek yang sama,” kata Taba Iskandar.
Wacana tersebut juga diutarakan Ismeth Abdullah. Dia mengungkapkan persoalan lahan juga sering disampaikan masyarakat kepadanya ketika menjalankan masa reses sebagai anggota DPD RI. Salah satunya terkait kewajiban pembayaran UWT.
“Ada warga berusia 65 tahun yang bertanya kepada saya, dia sudah pensiun dan tidak mampu lagi membayar UWTO. Dia juga setiap tahun sudah membayar PBB. Sampai kapan harus bayar UWTO? Persoalan ini yang saya bahas dengan menteri terkait dan Kepala BPN,” ujarnya.
Kegelisahan mengenai kebijakan lahan itu menjadi salah satu dari berbagai usulan dan masukan yang disampaikan para anggota Kalam Batam terkait arah pembangunan Batam ke depan.
Kegiatan buka puasa bersama itu juga menjadi momen silaturahmi bagi para warga Batam yang telah bermukim lebih dari 30 tahun di Pulau Batam. Mereka tergabung dalam komunitas Kalam Batam yang dikenal sebagai para pelaku sejarah pembangunan kota tersebut.
Suasana kebersamaan terasa hangat ketika para anggota kembali berkumpul sambil berbuka puasa bersama. Dalam kegiatan itu juga dilakukan pemberian santunan kepada anak-anak panti asuhan.
Sejumlah tokoh Batam turut hadir, di antaranya anggota DPD RI sekaligus mantan Gubernur Kepulauan Riau dan mantan Kepala Otorita Batam, H. Ismeth Abdullah bersama istrinya Aida Ismeth. Hadir pula mantan Wakil Gubernur Kepri H. Soerya Respationo, anggota DPRD Kepri Taba Iskandar, Asmin Patros, anggota DPRD Kota Batam Surya Makmur Nasution, Suhardi, Wahyu Wahyudin, serta tokoh Batam lainnya seperti Hj. Sri Soedarsono dan Ketua Kawan Lama Batam Hermanto Nur.
Ketua Kawan Lama Batam, Hermanto Nur, mengatakan kegiatan buka puasa bersama tersebut sepenuhnya didukung oleh para anggota Kalam Batam.
Di tengah suasana kebersamaan itu, para tokoh Batam juga menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi kota tersebut, termasuk pertanyaan besar mengenai arah pembangunan Batam ke depan.
Mantan Wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo, menilai salah satu akar persoalan Batam terletak pada regulasi yang mengatur hubungan antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam.
“Salah satu akar masalahnya adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang mengatur hubungan kerja antara Pemko Batam dan Otorita Batam. Pasal ini perlu dikaji kembali,” ujarnya.
Ia bahkan mengusulkan agar Taba Iskandar dilibatkan sebagai salah satu narasumber dalam pembahasan tersebut.
Pendapat senada juga disampaikan drh. Samsu yang menilai gagasan untuk membahas masa depan Batam perlu segera dirumuskan menjadi konsep yang matang.
“Gagasan ini sama seperti yang pernah disampaikan Menkeu Purbaya. Jadi kita harus cepat menyiapkan gagasan itu untuk kita sumbangkan,” katanya.
Selain itu, beberapa anggota Kalam Batam lainnya seperti Surya Makmur Nasution, Suhardi, Wahyu Wahyudin, Irsafin, dan Sri Soedarsono juga turut menyampaikan pandangan.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Soedarsono yang akrab disapa Bu Dhar juga mengusulkan agar Bandara Internasional Batam diganti namanya menjadi Bandara BJ Habibie, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa Presiden ke-3 Republik Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan Batam.
Menanggapi berbagai gagasan tersebut, Taba Iskandar mengusulkan agar setelah Hari Raya Idulfitri digelar forum diskusi bersama atau urun rembug anggota Kalam Batam untuk merumuskan berbagai masukan strategis bagi kemajuan Batam.
Untuk menyiapkan rumusan tersebut, sejumlah nama ditunjuk menjadi tim perumus, yakni Hermanto Nur, Asmin Patros, Oenny, Usep RS, Surya Makmur Nasution, Saibansah Dardani, dan Buralimar. (*/emr)
