AriraNews.com, Natuna – Sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memberi pelayanan kesehatan yang prima untuk masyarakat, Bupati Natuna Wan Siswandi menyerahkan satu unit mobil ambulans kepada Puskesmas Sedanau, Rabu (28/8/2024).
Kegiatan tersebut merupakan serangkaian kegiatan kunjungan kerja (Kunker) Bupati Natuna didampingi Ketua TP PKK Natuna, Septi Dwiani Siswandi dan beberapa kepala OPD Pemkab Natuna.
Penyerahan ambulans tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Natuna, di samping pelayanan kesehatan gratis dari Pemerintah Daerah.
Sebagai informasi, Bupati Natuna, Wan Siswandi, akan serahkan 8 unit mobil ambulans untuk 7 kecamatan dan 1 unit untuk rumah singgah yang telah diserahkan beberapa waktu lalu.
“Saya hanya ingin masyarakat yang sakit dapat pelayanan kesehatan yang baik, nyaman dan ingin meringankan beban masyarakat apabila ada pasien yang dirujuk ke rumah sakit di Batam,” ungkapnya.
Wan Siswandi juga menjelaskan, 8 mobil ambulans tersebut berasal dari APBD 2 unit, serta dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 6 unit hasil usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2023.
“Dengan anggaran yang minim, saya bersama Pak Wakil Bupati mengakalinya dengan memohon ke Kementerian terkait, agar pelayan kesehatan dapat merata di setiap kecamatan,” terangnya.
Hal ini juga diterangkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Natuna, Hikmat Aliansyah, bahwa 8 unit mobil ambulans tersebut 2 dari APBD Natuna tahun 2024 untuk Puskesmas Pulau Tiga Barat, dan Rumah Singgah bagi pasien di Batam.
Lanjut Hikmat, untuk 6 mobil ambulans dari Kemenkes, rencananya untuk Puskesmas Sedanau 2 unit, Puskesmas Bunguran Tengah 2 unit, dan 2 unit untuk Puskesmas Kelarik.
“Namun atas kebijaksanaan Pak Bupati, kami diperintahkan untuk di bagikan satu puskesmas 1 unit saja, yang 3 unit pak Bupati minta untuk dipinjam pakaikan buat Puskesmas Midai dan Suak Midai serta Subi, jelang usulan dari Kemenkes terealisasi untuk seluruh puskesmas yang ada,” terangnya.
Hikmat juga menambahkan, kebijakan Bupati ini dilakukan untuk pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat di setiap kecamatan.(dod)
