AriraNews.com, Natuna – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menghadiri acara Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN, SMAN, SMKN dan SLBN Tahun 2023 se -Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten Natuna.
Kegiatan ini digelar di SMAN 2 Bunguran Timur, Kelurahan Bandarsyah, Kabupaten Natuna pada Kamis (16/2/2023).
Sebanyak 2.575 orang PTK Non ASN Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, yang tersebar di 5 Kabupaten dan 2 Kota, untuk jenjang SMAN, SMKN dan SLBN.
Dengan rincian Kabupaten Kepulauan Anambas 113 orang, Kota Batam 694 orang, Kabupaten Bintan 269 orang, Kabupaten Karimun 461 orang, Kabupaten Lingga 252 orang, Kabupaten Natuna 345 orang serta Kota Tanjungpinang 441 orang.
Di sela-sela itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan, pendidikan sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik. Ada enam tugas wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yakni pendidikan, kesehatan, tata ruang, pemukiman, trantib, perlindungan.
“Di antara enam tugas tersebut dua di antaranya merupakan tugas mandatori yakni pertama pendidikan di mana setiap daerah wajib menganggarkan anggaran 20 persen dari APBD, sementara tugas kedua ialah bidang kesehatan, di mana pada setiap daerah diwajib menganggarkan 10 persen dari APBD, artinya apa, pendidikan memang menjadi prioritas, untuk itu saya ingin sektor pendidikan ini kita keroyok bersama agar pelaksanaan bisa terwujud,” ujarnya.
Ansar juga menuturkan, Indeks Pendidikan Tahun 2021 Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan ke-4 dari 34 Provinsi se-Indonesia. Dengan angka partisipasi sekolah yang semakin meningkat sebesar 0,14%, pada tahun 2022 sebesar 84,54% dan tahun 2021 84,40%. Rata-rata lama ekolah di Provinsi Kepulauan Riau meningkat 0,19 Tahun. Di mana tahun 2022 yaitu 10,37 tahun dan tahun 2021 sebesar 10,18 tahun.
lanjut Ansar, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun.
“Kita wajib bersyukur indeks pembangunan manusia kita meningkat, artinya indeks pendidikan kita juga ikut meningkat untuk itu kita bersama-sama mendorong agar PTK Non ASN dipercepat pengangkatannya,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama Bupati Natuna, Wan Siswandi menyampaikan, ucapan terima kasih atas kehadiran Gubernur berserta rombongan ke Natuna.
“Tentunya kehadiran beliau dapat memberikan motivasi serta dorongan kepada sekolah yang ada di Natuna,” ucapnya.
Wan Siswandi juga menjelaskan, persoalan utama dalam melakukan pembangunan baik infrastruktur maupun sumber saya manusia di Kabupaten Natuna adalah anggaran.
Untuk itu, dirinya bersama Wakil Bupati terus melobi pemerintah pusat beserta kementerian dan perusahaan-perusahaan besar agar bisa memberikan beasiswa untuk anak-anak Natuna.
“Kami ingin anak-anak sekolah gratis. Meski urusan pendidikan tinggi, kewenangan ada sepenuhnya di pemerintah pusat namun sebagai kepala daerah kami juga ingin berbuat untuk anak-anak kami,” terangnya.
Wan Siswandi memaparkan setidaknya sudah banyak beasiswa untuk anak-anak Natuna yang diperjuangkan oleh dirinya bersama Wakil Bupati Natuna.
“Kerja sama dengan SKK Migas sebanyak 8 orang, kerja sama dengan Perguruan Tinggi Tehnik Perkapalan di Surabaya 10 orang, kerja sama dengan PLN 10 orang, Universitas Pertamina 10 orang dan juga Akademi Meteorologi,” ujarnya.
Hadir dalam acara, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari beserta anggota, Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar beserta anggota, Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, Sekda Natuna, Boy Wijanarko, Kepala OPD Provinsi Kepri, Kepala OPD Kabupaten Natuna, Kepala Sekolah SMAN, SMKN, SLBN serta Koodinator Pengawas Sekolah se Kabupaten Natuna.(dod)
