AriraNews.com, Batam – Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap Pemerintah Pusat kembali meninjau aturan penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah. Jika hal tersebut diterapkan maka ribuan pengangguran akan bertambah di Kepri.
“Di Kepri ada sebanyak 7450 orang honorer. Jika memang ini dilaksanakan akan nambah pengangguran,” ungkap Ansar Ahmad di pembukaan Rakornas Kepegawaian Tahun 2022 yang digelar di Hotel Marriott Harbour Bay, Batam, Kamis (21/7/2022) siang.
Pemprov Kepri kata Ansar, masih menimbang-nimbang rencana rasionalisasi tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena Provinsi Kepri memiliki kondisi yang sangat berbeda dari provinsi lainnya di Indonesia. Daerah-daerah Kepri tersebar di berbagai pulau dan sangat membutuhkan tenaga-tenaga honorer.
“Kami minta Pemerintah Pusat kaji ulang tanaga non ASN itu. Kepri sangat membutuhkan keberadaannya. Mungkin dicari cara lain, contoh meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka,” kata Ansar.
Selain itu kata Ansar, dengan merasionalisasi saat ini juga akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional karena penambah pengangguran. Bahkan bisa berpengaruh pada proses Pemilu 2024 mendatang.
“Akan diberlakukan tahun 2023 mendatang, dekat pemilu dan pasti memberikan dampak,” katanya.
Rakornas Kepegawaian dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bima Haria Wibisana.
Adapun, tema Rakornas Kepegawaian kali ini adalah “Birokrasi dan Manajemen ASN di Masa Depan”. Kegiatan ini juga akan diselaraskan dengan BKN Award 2022.
Sejumlah narasumber turut serta, baik secara langsung maupun virtual, di antaranya Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, IT Executif Vice Presiden BCA Fransiscus Kaurrany, Head of People Operation Grab Indonesia Fini Margarina, Faunding ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian dan Manager of PMO PT. Pergadaian Persero Muhammad Ananda Rizky Putra.
Rakornas ini diikuti seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Rakornas ini ditujukan untuk menyiapkan kebijakan terbaru yang sesuai dengan kondisi terkini dalam manajemen ASN.
Adapun, rakornas tersebut menitik beratkan pada WFA (Work from anywhere). Menurut Bima, sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen ASN, terutama adaptasi kerja birokrasi terhadap perubahan masa pandemi Covid-19, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengajak seluruh Pengelola Kepegawaian Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah menerapkan Digital Governance secara masif sebagai basis pelayanan birokrasi.
“Termasuk dampaknya pada perubahan sistem kerja ASN ke depan. Hal ini pula yang melatarbelakangi BKN untuk melaksanakan evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian se-Indonesia pada tahun 2022,” ujarnya.
Untuk itu, pergeseran pola manajemen ASN khususnya menyangkut skenario perubahan sistem kerja ASN menjadi isu utama yang diusung BKN melalui Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Kepegawaian bertajuk
Perhelatan akbar bagi seluruh Pengelola Kepegawaian ini dihadiri Sekretaris Kementerian PANRB sebagai mitra kerja BKN dan PT Pegadaian Persero sebagai narasumber yang membawakan pembahasan tentang sistem kerja dan inovasi layanan dari perspektif sektor pemerintahan.
Selain itu, BKN juga melibatkan beberapa perwakilan sektor swasta, di antaranya PT Bank Central Asia (BCA) dan Grab Indonesia sebagai narasumber dalam rangka knowledge-sharing seputar layanan transformasi digital dan Human Resources (HR) Management.
“Semoga dari hasil rakornas ini bisa bermanfaat bagi Batam maupun Kepri,” katanya.
Pada kesempatan ini BKN juga mengumumkan penghargaan bagi pengelola kepegawaian terbaik melalui BKN Award Tahun 2022 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen instansi pemerintah dalam mendukung kemajuan kinerja birokrasi, khususnya dalam manajemen ASN.
Penghargaan BKN Award diberikan kepada Kementerian/Lembaga/Daerah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN.
Rangkaian perhelatan Rakornas Kepegawaian juga diisi dengan Launching Kartu Pegawai Virtual dan diskusi panel sekaligus tanya-jawab bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BKN, yaitu Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, dan Sekretaris Utama BKN.(emr)
