AriraNews,com, Batam – Persaingan merebut pasar wisatawan di kawasan Asia Tenggara kian ketat. Kepulauan Riau (Kepri) harus berhadapan langsung dengan destinasi di Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang sama-sama agresif menarik kunjungan wisatawan mancanegara.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Hasan, menilai kondisi tersebut menuntut Kepri tidak hanya mengandalkan potensi alam dan destinasi wisata, tetapi juga memperkuat pelayanan untuk membangun kesan pertama yang positif bagi wisatawan.
Menurut Hasan, pengalaman wisatawan sejak pertama tiba akan menentukan citra destinasi dan menjadi cerita yang kemudian disebarkan kepada orang lain.
“Citra positif pertama itu perlu menjadi perhatian serius, karena itu adalah kesan pertama. Misal kawan datang ke sini, kalau pelayanan baik, santai-santai, itu akan menjadi kesan, jadi perbincangan. Ini yang harus kita perhatikan,” ujar Hasan dalam konferensi pers ASITA Kepri Travel Mart 2026 di Aston Hotel Pelita Batam, Rabu (5/8/2026). Kegiatan dihadiri Ketua DPD ASITA Kepri Eva Betty, Ketua Panitia ASITA Kepri Travel Mart 2026 Maryani, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Hasan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan Arief Sumarsono, serta pengurus dan anggota ASITA Kepri. Acara dipandu Surya Wijaya.
Ia mengatakan tantangan Kepri saat ini bukan semata menghadirkan destinasi baru, melainkan memastikan pengalaman wisatawan cukup baik untuk membuat mereka kembali dan merekomendasikan Kepri kepada wisatawan lainnya.
“Hari ini tantangan kita adalah apa yang diceritakan di luar sana, karena Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga berebut pasar kita,” katanya.
Dorong Paket Wisata Terpadu
Hasan juga menyoroti perlunya perubahan dalam pengelolaan destinasi wisata, termasuk dengan menghadirkan paket wisata terpadu yang memberikan kemudahan bagi wisatawan.
Salah satu destinasi yang dinilai perlu menerapkan konsep tersebut adalah Pulau Penyengat. Saat ini, kata Hasan, destinasi tersebut mencatat kunjungan hingga sekitar 2.000 orang per bulan.
Menurut dia, wisatawan seharusnya tidak lagi dibebani dengan pembayaran terpisah untuk setiap layanan ketika berkunjung ke Pulau Penyengat. Konsep paket terpadu dinilai dapat membuat perjalanan lebih praktis sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.
“Next ke depan, suka tak suka, mau atau tidak, harus dibentuk paket untuk Penyengat. Orang datang ke sana tidak bisa lagi bayar terpisah-pisah; naik pompong bayar, naik becak bayar. Harus pakai satu paket seperti orang ke Borobudur, langsung jadi satu paket dan tidak ada bayar-bayar lagi,” jelasnya.
Ia mencontohkan pengelolaan destinasi oleh sektor swasta yang dinilainya lebih cepat dalam mengambil keputusan dan berorientasi pada keamanan serta kepuasan wisatawan. Fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran untuk membangun pengalaman positif.
Fasilitas dan Komitmen Bersama
Di sisi lain, Hasan mengakui masih banyak fasilitas pariwisata di Kepri yang membutuhkan pembenahan. Menurutnya, pembangunan industri pariwisata tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
“Kami mengakui hari ini masih banyak fasilitas yang harus kita benahi dulu. Tapi pekerjaan ini memang harus kami lakukan. Suka tak suka, mau tak mau, kunci keberhasilan itu adalah komitmen untuk mengembalikan,” ujarnya.
Pembenahan tersebut, lanjutnya, menjadi penting karena pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling potensial untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Visa Jadi Tantangan
Selain persoalan pelayanan dan fasilitas, kebijakan visa juga menjadi salah satu hambatan dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.
Hasan mendorong agar kemudahan visa diberikan kepada negara-negara yang memiliki pasar wisata potensial bagi Kepri. Salah satu peluang yang menurutnya dapat digarap adalah wisatawan asal Korea Selatan yang sudah berada di Singapura dan berpotensi diarahkan untuk berkunjung ke Kepri.
Namun, menurut Hasan, kebijakan tersebut masih menghadapi persoalan karena penerimaan visa masuk dalam skema Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Persoalan visa ini sudah saya buka di Polri. Kenapa? Karena visa dijadikan PNBP, jadi pendapatan negara yang sudah ditargetkan sekian triliun per tahun oleh pemerintah. Kalau sudah jadi target PNBP, itu payah,” ungkapnya.
Ia mencontohkan persoalan tarif yang sempat muncul ketika sebuah kapal pesiar hendak turun di Bintan. Pemerintah daerah harus meminta dispensasi agar tarif dapat dipangkas dari Rp350 ribu menjadi Rp150 ribu.
Menurut Hasan, persoalan seperti itu harus diantisipasi agar biaya dan aturan tidak justru menjadi penghambat wisatawan sekaligus merusak citra pelayanan Kepri.
Buka Akses Internasional
Untuk memperkuat konektivitas, Pemerintah Provinsi Kepri bersama Gubernur juga telah berdiskusi dengan Bappenas dan sejumlah instansi terkait mengenai pembukaan jalur internasional baru, termasuk di kawasan Anak Sambu.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masuk wisatawan dan memperkuat posisi Kepri sebagai salah satu gerbang pariwisata Indonesia di kawasan regional.
Hasan menegaskan, menjaga keberlangsungan industri pariwisata bukan hanya soal mempertahankan bisnis pengusaha, tetapi juga menyangkut keberlangsungan lapangan pekerjaan masyarakat lokal.
“Jangan pikirkan pengusaha hotelnya kaya. Anda harus pikirkan, yang bekerja di sana itu anak-anak kita semua yang harus diberi gaji. Biaya operasional tidak murah—listrik, air, dan pajaknya. Kalau industri ini mati atau hancur, dampaknya ke kita semua,” katanya.
Karena itu, ia menilai penguatan pariwisata Kepri membutuhkan komitmen bersama, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat, agar sektor tersebut tetap tumbuh dan memberikan dampak ekonomi yang luas.
“Tapi kita bersyukur dan harus punya komitmen bersama,” pungkas Hasan. (emr)
