banner 728x90

Provinsi Kepri Lolos ke Tahap II Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah 2024, PWI Kepri Turut Beri Masukan

PWI Kepri turut memberikan masukan pada tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) Republik Indonesia yang melakukan wawancara dan verifikasi tingkat provinsi untuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024 yang dihadiri oleh stakeholder Pemerintah Daerah dan stakeholder non-pemerintah.

AriraNews.com, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepri menjadi provinsi pertama dari 12 provinsi lain yang dikunjungi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) Republik Indonesia untuk penilaian tahap II wawancara dan verifikasi tingkat provinsi untuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024.

Dari 34 Provinsi di Indonesia yang dinilai pada tahal awal, Provinsi Kepri berhasil masuk semi final dengan 11 provinsi lainnya. Kini, tahap II sesi wawancara dan verifikasi tingkat provinsi PPD tahun 2024 untuk Provinsi Kepri masih dilakukan.

“Ya Kepri paling pertama kami kunjungi, dari 12 provinsi lain yang masuk semi final, karena Kepri telah siap dan Pemerintah Provinsi Kepri meminta untuk dilakukan penilaian,” kata Syahrial Loetan, MCP (Manajer Pelaksana Sekretariat PPD), Kamis (29/02/2024).

Penilaian pada tahap II ini, para tim penilai yang terdiri dari Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU) menggali berbagai informasi dan melakukan konfirmasi terhadap instansi perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) provinsi yang lolos penilaian tahap I.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) Republik Indonesia melakukan wawancara dan verifikasi tingkat provinsi untuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024.

Syahrial menuturkan, para tim penilai berdiskusi dengan pihak pemerintah daerah terkait pencapaian, kualitas dan proses penyusunan dokumen RKPD, serta inovasi daerah. Karena pada tahap sebelumnya, telah dilakukan penilaian terhadap dokumen perencanaan dan inovasi daerah oleh Tim Penilai Teknis (TPT) yang terdiri dari unsur para perencana Kementerian PPN/Bappenas lintas sektor yang kompeten di bidangnya.

BACA JUGA:   Kantor PWI Kepri di Tanjungpinang Direnovasi, Miliki Filosofi yang Dalam

Pada tahap presentasi dan wawancara ini, kata Syahrial, aspek yang dinilai yaitu pencapaian pembangunan, kualitas dokumen RKPD, proses penyusunan dokumen RKPD dan inovasi.

Menurut Syahrial, penilaian tahap II ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi dan konfirmasi dari stakholder perencanaan pemerintah dan stakholder non-pemerintah terkait dengan pencapaian pembangunan, kualitas dan proses penyusunan dokumen RKPD dan inovasi daerah.

“Saya pribadi melihat, semua tamu undangan yang hadir tadi ditanya satu persatu dijawab sangat tepat, sangat membantu sekali, saya pribadi kasih nilai sangat bagus, cuman ini kita masih tahap penilaian, belum bisa menentukan, masih berproseslah,” ucapnya.

Penilaian pembangunan Provinsi Kepri dilaksanakan di Gedung Wan Seri Beni, Dompak itu turut mengundang stakeholder dari Pemerintah Daerah mulai dari Bapeda Provinsi Kepri, Bapeda Kabupaten/Kota, DPRD Kepri dan OPD terkait dengan perencanaan dan pencapaian.

Kemudian stakeholder non-Pemerintah Daerah mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, LSM, perwakilan dunia usaha/ asosiasi profesi, penyandang disabilitas, PWI Kepri, dan perwakilan Ombudsman Kepri.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Provinsi Kepri, Misni mengapresiasi kehadiran stakeholder pemerintah dan non pemerintah yang telah memberikan informasi berkaitan dengan pembangunan dilakukan pemerintah daerah. Nantinya, Informasi -informasi yang diberikan itu akan dirangkum dan dinilai oleh tim penilai.

BACA JUGA:   Kisruh Papan Reklame, Wali Kota Tanjungpinang Ogah Pertimbangan Rekomendasi Ombudsman Kepri

Provinsi Kepri, kata Misni, telah mampu bangkit maju di tengah ketidakstabilan APBD Provinsi Kepri yang terbilang kecil. Ini semua, tentu tidak terlepas adanya sumbang saran serta dukungan masyarakat provinsi kepri yang sadar akan pentingnya kebersamaan dalam membangun Kepri ke arah yang lebih baik.

“Kegiatan yang tidak prioritas tidak lagi kami lakukan, energi yang kami keluarkan betul-betul luar biasa. Kami menyadari, pemerintah tidak bisa jalan sendiri, perlu kolaborasi pada semua elemen masyarakat,” ucap Misni.

Selain itu, lanjut Misni, pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepimpinan Ansar Ahmad mampu mengatur berbagai tugas-tugas ke bawahannya, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan lingkungan kerja tim yang positif.

Kekuatan yang dimiliki Ansar Ahmad dalam memimpin pemerintahan ini dapat memperlancar seorang pemimpin untuk berhubungan dengan orang lain dalam membuat keputusan yang produktif dan memberikan bimbingan yang efektif terhadap bawahannya.

Ansar Ahmad, sambung Misni, telah menunjukkan kualitasnya dalam bekerja untuk membangun Provinsi Kepri di masa kepimpinannya 3 tahun ini. Kemampuan sosial serta kemampuan mengelolah tim secara efektif ini, menjadi aset berharga yang dimiliki Kepulauan Riau.

Di sela-sela sesi II wawancara dengan stakholder non Bapeda, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepri turut memberikan dukungan pembangunan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepri saat ini.

Wakil Ketua Bidang Kerjasama PWI Kepri Ambok Akok mengatakan, pada prinsipnya insan pers mendukung penuh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri selama itu berorientasi pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:   Akan Tunaikan Janji Kampanye, Ansar: Saya Bukan Tipe Pembual

Namun, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentu harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan prinsip good and clean governance, yaitu pemerintahan yang bersih dan sehat.

“Di tengah masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri juga diharapkan tidak hanya mengejar predikat penghargaan dari pemerintah pusat. Tetapi yang paling penting dan utama adalah, kredibilitas pemerintah di masyarakat,” ujarnya.

PWI Kepri, kata Akok, menganggap Pemerintah Provinsi Kepri sudah cukup transparan dan akuntabel dalam memberikan berbagai informasi ke publik, melalui media massa maupun media elektronik yang ada di Provinsi Kepri.

“Melalui media inilah, Pemerintah Daerah menyampaikan setiap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, progres setiap pembangunan yang sedang berjalan maupun hasil-hasil pembangunan yang terlaksana kepada masyarakat,” katanya.

Terakhir PWI Kepri berharap agar Pemerintah Daerah juga jangan alergi dengan wartawan yang mungkin sering menyoroti kinerja pemerintah. Sebab, Itu semata- mata fungsi kontrol yang dilakukan wartawan untuk menjamin pelaksanaan program pembangunan sesuai yang diharapkan bersama.

“Jika tidak sesuai, disitulah peran wartawan mengkritisi. Ketika dikritisi pemerintah bisa melakukan evaluasi,” tutupnya. (hms)