AriraNews.com, ANAMBAS — Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, S.H., M.M., memimpin Rapat Silaturahmi dan Rapat Koordinasi terkait Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Jumat (18/9/2026).
Dalam arahannya, Aneng menegaskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbuka terhadap dukungan dan kolaborasi dengan perusahaan maupun pihak terkait dalam mendorong pembangunan daerah.
Menurutnya, dukungan tersebut dapat diberikan sepanjang seluruh program yang dilaksanakan tetap mengacu pada ketentuan dan aturan yang berlaku.
“Selagi itu sesuai aturan yang berlaku, pasti kita dukung semua. Sebaliknya, kami dari pemerintah daerah sangat berharap KKKS bisa men-support kami,” ujar Aneng.
Ia menyebut dukungan dari berbagai pihak menjadi penting mengingat kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas masih terbatas.
Aneng menyampaikan, PAD Anambas berada di kisaran Rp29 miliar. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
Karena itu, ia berharap perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di wilayah Anambas dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk melalui kontraktor maupun subkontraktor daerah.
Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha lokal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga dapat membantu mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam mendorong pembangunan.
“Saya ingin pembangunan Anambas itu kita merasa memiliki bersama-sama untuk membangun Anambas. Mungkin semua merasa memiliki Anambas. Kenapa? Di sini sumber minyaknya, sumber gasnya. Maka yang besar harapan kami, ayo bantu kami untuk mengurangi beban-beban kami Pemerintah Daerah,” katanya.
Aneng juga mengapresiasi berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang selama ini telah diberikan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Ia menegaskan, Pemerintah Daerah menghargai dukungan yang telah diberikan perusahaan. Namun, ia berharap program yang direalisasikan dapat memberikan manfaat nyata, dipelihara dan berkelanjutan.
“CSR-CSR yang dibangun ke Pemerintah Anambas, bukan kami dari pemerintah daerah tidak berterima kasih. Kami sangat berterima kasih,” ujarnya.
Rumah Adat Jadi Salah Satu Usulan Prioritas
Dalam rapat tersebut, turut dibahas sejumlah usulan program PPM untuk tahun 2027, salah satunya pembangunan rumah adat sebagai wadah kegiatan dan kelembagaan adat masyarakat Melayu Anambas.
Usulan tersebut muncul dari kebutuhan masyarakat adat untuk memiliki tempat yang representatif dalam melaksanakan berbagai kegiatan adat dan kebudayaan.
Dalam pembahasan disebutkan bahwa dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, Anambas dan Natuna menjadi daerah yang belum memiliki rumah atau kantor adat sebagai tempat kegiatan kelembagaan adat.
Pembangunan rumah adat diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat Melayu Anambas dalam menjalankan kegiatan adat sekaligus memperkuat keberadaan lembaga adat di daerah.
Dukungan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas juga diharapkan dapat membantu merealisasikan kebutuhan tersebut.
Aneng bahkan meminta agar pembangunan rumah adat menjadi salah satu skala prioritas dalam proposal program yang diajukan kepada perusahaan.
Menurutnya, kebutuhan tersebut sudah cukup lama dirasakan masyarakat. Selama kurang lebih 18 tahun berdirinya Kabupaten Kepulauan Anambas, hingga kini daerah tersebut belum memiliki rumah adat sebagai wadah kegiatan adat dan kebudayaan masyarakat.
Penyesuaian Program dan Anggaran 2027
Dalam pembahasan lainnya, pihak perusahaan menyampaikan kesiapan untuk membantu masyarakat Anambas sesuai kemampuan, kapasitas, ketentuan dan anggaran yang tersedia.
Sejumlah usulan dukungan selanjutnya akan dibahas kembali bersama SKK Migas, termasuk kemungkinan adanya penyesuaian maupun realokasi anggaran.
Dalam rapat juga ditekankan bahwa kebutuhan masyarakat perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing perusahaan.
Dukungan terhadap program tidak harus diberikan dengan nilai yang sama kepada seluruh pihak, tetapi dapat disesuaikan dengan kemampuan serta risiko yang ditanggung masing-masing perusahaan.
Selain itu, turut dibahas dukungan terhadap pengembangan dan keberlanjutan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kepulauan Anambas.
Dukungan tersebut tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik maupun revitalisasi, tetapi juga pada pola kerja sama agar Dekranasda dapat berkembang secara mandiri dan komersial.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pendampingan melalui konsultan independen guna mendukung pengembangan kelembagaan dan pola kerja Dekranasda.
Sejumlah program pembangunan lainnya juga menjadi bagian dari pembahasan. Program yang telah diusulkan untuk tahun anggaran 2027 disebut masih dalam proses penganggaran dan telah memasuki tahapan Program and Budgeting atau Rencana Kerja dan Anggaran.
Untuk salah satu usulan pembangunan yang membutuhkan anggaran sekitar Rp4 miliar, dibahas sejumlah alternatif pelaksanaan, termasuk kemungkinan dilakukan secara multi-years maupun melalui kolaborasi dengan pihak lainnya.
Pelaksanaan program tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kondisi anggaran masing-masing perusahaan. Karena itu, koordinasi lebih lanjut dengan SKK Migas diperlukan, mengingat anggaran tahun 2027 telah memasuki proses penganggaran.
Pemkab Dorong Ruang Bermain Layak bagi Anak
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga menyampaikan kebutuhan terhadap ruang yang layak bagi anak-anak untuk bermain dan berkegiatan.
Selama ini, halaman kantor masih menjadi salah satu tempat yang digunakan anak-anak untuk berkumpul. Kondisi tersebut dinilai belum ideal sehingga diperlukan ruang bermain yang lebih layak, aman dan sehat bagi generasi muda.
Kebutuhan anggaran untuk penyediaan ruang bermain tersebut turut menjadi perhatian dalam pembahasan PPM.
Pemerintah daerah berharap dukungan perusahaan dan pihak terkait dapat diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan ruang bermain bagi anak.
Melalui rapat tersebut, Bupati Aneng kembali menegaskan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk membangun kolaborasi dengan perusahaan dan seluruh pihak.
Kolaborasi diharapkan dapat dilakukan secara terarah, sesuai ketentuan yang berlaku, serta mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas. (bbg)
