AriraNews.com, BATAM – Pemerintah Kota Batam terus mengakselerasi pembenahan data kependudukan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menyusun arah pembangunan yang lebih presisi, khususnya di sektor sumber daya manusia (SDM).
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan validitas data kependudukan menjadi elemen krusial dalam membaca kebutuhan riil masyarakat. Hal ini mencakup pemetaan kondisi tenaga kerja hingga kebutuhan pendidikan di Kota Batam.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam.
“Sinkronisasi data ini bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk melihat kondisi tenaga kerja dan kebutuhan anak-anak di sekolah secara lebih akurat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah melakukan pendataan awal berbasis RT dan RW di tingkat kecamatan sebagai langkah awal peningkatan pelayanan publik. Namun, di lapangan masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data.
Di antaranya adalah penduduk yang telah pindah tetapi belum memperbarui identitas, data kematian yang belum dilaporkan, serta mobilitas antarwilayah yang belum tercatat secara optimal.
Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II tahun 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Batam tercatat sebanyak 1.394.459 jiwa. Meski demikian, angka tersebut dinilai masih perlu disempurnakan agar benar-benar mencerminkan kondisi aktual.
Di sisi lain, dinamika tenaga kerja di Batam juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 jiwa, sementara tenaga kerja ber-KTP Batam sebanyak 177.830 jiwa.
“Data tenaga kerja ini harus dipahami secara utuh. Dengan data yang valid, kita dapat merancang program yang tepat, baik untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal maupun menjaga keseimbangan kebutuhan industri,” jelas Li Claudia.
Ia menambahkan, penataan data kependudukan memiliki kaitan erat dengan perencanaan jangka panjang, mulai dari sektor pendidikan hingga kesiapan memasuki dunia kerja. Kebutuhan fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas, harus dihitung berdasarkan data kelahiran yang akurat agar selaras dengan proyeksi tenaga kerja di masa depan.
“Dengan data yang akurat, kita bisa menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga dunia kerja,” tambahnya.
Untuk itu, ia mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah agar proses penataan data semakin optimal, sehingga kebijakan dan alokasi anggaran dapat tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan, Pemko Batam juga akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk secara terukur. Pengawasan akan difokuskan di pintu-pintu masuk utama seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang, guna memetakan mobilitas penduduk sekaligus menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Batam.
“Ini harus dikerjakan bersama agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya. (emr)
