AriraNews.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia guna membahas kondisi kemampuan keuangan daerah serta pemenuhan kebutuhan belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN), Senin (20/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung pukul 09.00 WIB di Direktorat Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Jakarta, dipimpin langsung oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Simon Saimima, S.STP., M.Si.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memaparkan kondisi fiskal daerah secara terbuka sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Kepulauan Anambas menyampaikan bahwa keterbukaan informasi mengenai kondisi fiskal daerah diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh kepada pemerintah pusat, sehingga solusi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi daerah kepulauan.
”Kami menyampaikan secara terbuka kondisi fiskal Kabupaten Kepulauan Anambas agar pemerintah pusat memperoleh gambaran yang utuh. Harapan kami, Kemendagri dapat memberikan arahan dan dukungan sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap sehat, pelayanan publik berjalan optimal, dan pembangunan daerah dapat terus berlanjut,” ujarnya.
Audiensi tersebut juga menjadi forum diskusi antara pemerintah daerah dan Kemendagri mengenai berbagai strategi dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah, terutama untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai ASN tanpa mengganggu pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Anambas, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Bappeda, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispuspida), serta Kasubbid Anggaran.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap Kemendagri dapat memberikan arahan, masukan, dan dukungan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas tetap berjalan secara optimal.
Bupati juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan fiskal, khususnya bagi daerah kepulauan yang memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda dengan daerah lainnya.
”Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting. Dengan komunikasi yang baik, kami optimistis berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah kepulauan seperti Anambas dapat dicarikan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya. (bbg)
