Ariranews.com, Natuna – Program revitalisasi sekolah di Kabupaten Natuna mulai berjalan pada Juni 2026. Sebanyak tujuh Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Natuna dipastikan mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan total anggaran mencapai sekitar Rp3,5 miliar.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Natuna, Umar Wirhadi Kusuma, mengatakan penentuan sekolah penerima program revitalisasi sepenuhnya berdasarkan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik), khususnya terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah.
“Jadi mekanisme pengusulan kegiatan revitalisasi ini memang kementerian hanya mengacu pada satu data, yaitu data Dapodik. Data tersebut berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kalau data Dapodik sekolah valid terkait tingkat kerusakan dan lainnya, maka itu yang ditarik oleh kementerian sehingga sekolah dipilih melalui data Dapodik, bukan diusulkan langsung oleh dinas,” ujar Umar, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan revitalisasi jenjang SMP dijadwalkan mulai berjalan pada Juni 2026. Dalam program tersebut, terdapat tujuh SMP yang telah diakomodir Kemendikdasmen.
Menurut Umar, metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sistem swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2S) di masing-masing sekolah.
“Untuk SMP ada tujuh sekolah yang diakomodir kementerian. Metode pelaksanaannya menggunakan sistem swakelola melalui P2S atau Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan yang ada di sekolah masing-masing,” jelasnya.
Adapun tujuh SMP penerima program revitalisasi tersebut yakni SMP Negeri 1 Midai, SMP Negeri 1 Pulau Laut, SMP Negeri 1 Pulau Panjang, SMP Negeri 1 Pulau Seluan, SMP Negeri 1 Serasan Timur, SMP Negeri Bunguran Timur Laut, serta SMP Nurul Jannah Bandarsyah.
Umar menyebut besaran anggaran revitalisasi berbeda-beda di setiap sekolah, tergantung kebutuhan dan jenis pekerjaan yang dilakukan.
“Alokasi dananya bervariasi tergantung kebutuhan sekolah, ada yang rehab ruang dan ada juga pekerjaan lainnya. Total untuk tujuh SMP itu kurang lebih sekitar Rp3,5 miliar,” katanya.
Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Disdikbud Natuna masih menunggu hasil pengajuan revitalisasi dari pemerintah pusat. Dari total 18 sekolah yang diajukan, baru tiga sekolah yang dipanggil Kemendikdasmen untuk tahapan lanjutan dan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di Jakarta.
“Untuk SD masih tahap pengusulan. Dari 18 sekolah yang kami usulkan dengan kategori kerusakan sedang hingga berat, termasuk pembangunan baru, baru tiga sekolah yang dipanggil kementerian. Sementara 15 sekolah lainnya masih menunggu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Bupati terus melakukan upaya tambahan dengan menyampaikan proposal ke kementerian agar sekolah yang belum terakomodir juga memperoleh bantuan revitalisasi.
“Kami terus berupaya melalui Bupati untuk menyampaikan proposal ke kementerian. Mudah-mudahan 15 sekolah yang belum terakomodir ini nantinya bisa mendapatkan bantuan revitalisasi juga,” tutup Umar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna, Hendra Kusuma, menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sarana pendidikan bagi para pelajar di Natuna.
“Kita ingin anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dengan adanya kegiatan seperti ini, kita bisa menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih layak,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi perhatian Kemendikdasmen terhadap peningkatan kualitas fasilitas pendidikan di wilayah perbatasan seperti Natuna.
“Kita apresiasi usaha dari staf-staf dinas pendidikan dan para guru yang telah berusaha mendapatkan anggaran untuk perbaikan sekolah, sehingga anak-anak dapat menuntut ilmu dengan fasilitas yang memadai,” ucap Hendra.
Program revitalisasi sekolah yang mulai digulirkan di Natuna menunjukkan pentingnya validitas data Dapodik dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan nasional. Kondisi sarana dan prasarana sekolah yang tercatat secara akurat menjadi faktor utama agar sekolah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
Bagi daerah kepulauan seperti Natuna, revitalisasi sekolah tidak hanya berdampak pada perbaikan bangunan fisik, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas belajar siswa di wilayah perbatasan. Pemerintah daerah pun diharapkan terus aktif memperjuangkan sekolah-sekolah yang belum terakomodir agar pemerataan fasilitas pendidikan dapat dirasakan seluruh pelajar di Natuna.
(Dod)
