Kepala Kantor Kemenag Batam Imbau Masyarakat Salat di Rumah

Avatar photo

Ariranews.com, Batam – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Batam, Zulkarnain mengimbau masyarakat Kota Batam mengikuti keputusan pemerintah yang meniadakan salat Idul Adha 1442 H karena diberlakukannya PPKM Darurat di Batam. Hal tersebut guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, yang belakangan kembali meningkat di Batam.

“Ya. Salat Idul Adha tahun ini ditiadakan. Kita salat di rumah saja,” ujar Zulkarnain saat dikonfirmasi, Selasa (13/7/2021).

BACA JUGA:  PLN Batam Raih Penghargaan TOP CSR Awards 2026 dan TOP Leader on CSR Commitment 2026

Hal tersebut kata Zulkarnain, merujuk pada Surat Edaran Wali Kota Batam dan berdasarkan Instruksi Mendagri, SE Menteri Agama RI, serta hasil rapat bersama Forkopimda Batam, Kementerian  Agama Kota Batam, MUI Kota Batam, Ormas Lintas Agama, dan sejumlah tokoh agama di Batam.

Memamg sebelumnya dalam PPKM Mikro pelaksanaan salat Idul Adha 1442 di Kota Batam diperbolehkan asalkan digelar di lapangan. Namun, karena Kepri terutama Batam masuk asesmen level IV, pemerintah pusat mengeluarkan aturan terbaru terkait PPKM Darurat yang diterapkan di 15 Kota/Kabupaten di Indonesia. 

BACA JUGA:  Sinergi Samsat dan Bapenda Kunci Optimalisasi Pajak Daerah

“Awalnya diperbolehkan, tapi karena aturan pemerintah kita mengikuti saja. Ini untuk keselamatan umat di Kota Batam,” ujar Zulkarnain. 

Sementara, untuk kegiatan pemotongan hewan kurban tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Setiap panitia, harus sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama dan diwajibkan tes antigen. Hal ini dilakukan untuk memastikan panitia hewan kurban sehat dan aman saat menjalankan tugas.

BACA JUGA:  Seminggu Disdukcapil Batam Terbitkan 3.878 KIA

“Kalau pemotongan hewan kurban tetap dilaksanakan. Panitia, wajib vaksin minimal dosis pertama dan rapid antigen hasilnya harus negatif,” jelasnya. 

Tak hanya itu, pembagian daging kurban dilakukan oleh panitia. Panitia akan menantarkan ke rumah warga.

“Jadi bukan warga yang mengambil,” harapnya.(emr)