AriraNews.com, Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak ingin program penyediaan hunian bagi masyarakat berhenti pada pembangunan rumah semata. Seiring pertumbuhan penduduk, derasnya investasi, dan tingginya urbanisasi, Pemko Batam mendorong pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar dan fasilitas publik.
Strategi tersebut menjadi salah satu komitmen Batam dalam mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah, khususnya penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat mengikuti penilaian pemerintah daerah berprestasi dalam implementasi Program 3 Juta Rumah secara virtual dari Kantor Wali Kota Batam, Jumat (7/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar memaparkan berbagai kebijakan dan inovasi yang telah dilakukan Pemko Batam untuk mempercepat penyediaan hunian layak. Menurutnya, sektor perumahan menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan pertumbuhan Batam sebagai kota industri, investasi, dan pusat pertumbuhan ekonomi.
“Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kami berkomitmen menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, kebutuhan rumah di Batam terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi daerah. Kondisi tersebut membuat penyediaan perumahan membutuhkan perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada jumlah unit, tetapi juga memperhatikan kualitas kawasan dan keberlanjutannya.
Untuk itu, Pemko Batam menyiapkan sejumlah kebijakan strategis, mulai dari penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan, kemudahan perizinan dan penataan ruang, percepatan pembangunan rumah bagi MBR, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga digitalisasi data perumahan.
Langkah tersebut diperkuat dengan pemberian insentif untuk mendorong percepatan pembangunan rumah bersubsidi. Insentif yang diberikan antara lain pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Di sisi lain, Pemko Batam juga terus memperkuat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman. Infrastruktur yang menjadi perhatian meliputi jalan, drainase, penerangan jalan umum, hingga jaringan air bersih.
Bagi Pemko Batam, penyediaan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting agar pembangunan perumahan tidak melahirkan kawasan hunian yang hanya menyediakan bangunan rumah, tetapi minim fasilitas pendukung.
Konsep itulah yang kemudian diarahkan melalui pembangunan permukiman terpadu. Amsakar menjelaskan, kawasan hunian di Batam ke depan diharapkan tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga memiliki akses terhadap berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
Kawasan tersebut dirancang dengan dukungan jalan, drainase, jaringan air bersih dan listrik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, ruang terbuka hijau, serta fasilitas sosial dan ekonomi.
“Dengan pendekatan kawasan, kita tidak hanya membangun rumah, tetapi membangun lingkungan tempat masyarakat hidup, bekerja, tumbuh, dan berkembang,” katanya.
Menurut Amsakar, pendekatan pembangunan permukiman terpadu juga penting untuk menjaga kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan kota yang lebih terarah. Kawasan permukiman yang sehat, nyaman, produktif, dan memiliki akses terhadap layanan dasar dinilai akan ikut memperkuat daya saing Batam.
Dalam implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah, Amsakar menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemko Batam terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, BP Batam, pengembang, perbankan, akademisi, dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut diperlukan karena penyediaan hunian tidak dapat ditangani pemerintah secara sendiri. Mulai dari ketersediaan lahan, pembiayaan, pembangunan rumah, penyediaan infrastruktur, hingga penyaluran rumah kepada masyarakat membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Kami percaya kolaborasi adalah kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis target penyediaan rumah layak bagi masyarakat dapat diwujudkan sekaligus meningkatkan daya saing Batam sebagai kota investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Amsakar menilai, keberhasilan program perumahan pada akhirnya tidak hanya diukur dari berapa banyak rumah yang berhasil dibangun. Lebih dari itu, masyarakat harus mendapatkan hunian yang aman, sehat, terjangkau, serta didukung lingkungan dan fasilitas yang memadai.
Karena itu, berbagai kebijakan yang dijalankan Pemko Batam diarahkan untuk membangun ekosistem perumahan yang berkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
“Membangun rumah adalah membangun harapan, membangun kawasan berarti membangun masa depan,” ujar Amsakar.
Melalui strategi tersebut, Pemko Batam optimistis dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Program Nasional 3 Juta Rumah. Di saat yang sama, penyediaan hunian layak diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai kota modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.(rls/emr)
