AriraNews.com, BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad optimis tingkat hunian kamar (THK) hotel bisa meningkat dari sektor swasta. Menurutnya mengukur tingkat THK bukan hanya dari unsur pemerintah saja.
Diketui dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, THK hotel berbintang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menurun 2.11 persen periode Februari ke Maret 2025. Pada Februari 2025, tingkat hunian 48.36 persen sedangkan Maret 2025 tingkat hunian 46.25 persen.
Tak hanya itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kota Batam Provinsi Kepri mengalami penurunan dari Januari, Februari hingga Maret 2025.
Jumlah kunjungan wisman Februari 2025 sebanyak 104.684, sementara Maret 2025 sebanyak 100.279 atau menurun 4,21 persen. “Penurunan THK ini selain faktor efisiensi akibat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, ada juga korelasinya menurun dari kunjungan wisman,” kata Sekretaris Bapenda Kota Batam M. Aidil Sahalo, Kamis (15/5/2025).
Namun, Wako Batam, Amsakar Achmad optimis THK bisa meningkat dari sektor swasta. Menurutnya mengukur tingkat THK bukan hanya dari unsur pemerintah saja.
“Efisiensi ini persoalan pemerintah saja. Dari sektor swasta tetap tumbuh dan berkembang. Batam termasuk lima daerah terbaik di Indonesia, capaian PAD Triwulan 1,32.08 persen. Berarti proyeksi APBD berjalan baik. Kalau ada keluhan hotel dan restoran perlu dimaknai lagi,” kata Amsakar.
Sementara itu, perihal jumlah kunjungan Wisman, Amsakar mengatakan Kota Batam memiliki aksebilitas yang sangat baik. Baik dari pelabuhan hingga Bandara. Tujuan dari Batam bisa melayani langsung ke beberapa negara atau wilayah.
“Dengan aksebilitas sedemikian bagus, potensi Batam untuk pengembangan kepariwisataan cukup terbuka. Itu juga dibuktikan posisi Batam selama beberapa tahun terakhir selalu berada rating dua dan tiga untuk arus kunjungan wisman ke Indonesia. Tahun lalu 1,3 juta untuk wisman dan 3 juta domestik,” katanya.
Ia menambahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam tertinggi bisa dilihat dari 5 hal yang berkontribusi signifikan. Di antaranya BPHTB, PPJ, PBB, Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
“Dari keempat dan lima bisa terlihat, jadi kita tetap harus optimis,” ujarnya. (ara)
