AriraNews.com, TANJUNGPINANG – Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri Irjen Pol Andry Wibowo menyoroti ancaman disinformasi dan keamanan siber yang semakin kompleks di wilayah perbatasan, termasuk Kepulauan Riau (Kepri). Menurutnya, sinergi Polri dan pers menjadi salah satu kunci menjaga ketahanan informasi masyarakat.
Hal itu disampaikan Andry saat menjadi narasumber dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Komunitas Jurnalis Kepri (KJK) bersama Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta di Hotel CK Tanjungpinang, Sabtu (28/8/2026).
Dalam materi bertajuk “Sinergitas Polri dan Pers Mewujudkan Keamanan Siber dan Menangkal Disinformasi di Wilayah Perbatasan”, Andry mengatakan ancaman terhadap wilayah perbatasan kini tidak hanya berupa persoalan teritorial dan kekuatan fisik, tetapi juga bergerak melalui ruang digital.
“Keamanan wilayah perbatasan tidak hanya dijaga dengan kekuatan fisik, melainkan juga dengan kedaulatan informasi dan ketahanan siber. Sinergi Polri dan pers adalah kunci utama,” kata Andry.
Ia menjelaskan, Polri memiliki peran dalam aspek hukum dan keamanan teknis siber, sedangkan pers berperan membentengi masyarakat melalui penyajian informasi yang akurat dan terverifikasi.
“Polri mengamankan dari sisi hukum dan teknis siber, sedangkan pers membentengi masyarakat melalui akurasi informasi berita,” ujarnya.
Menurut Andry, posisi Kepri sebagai wilayah perbatasan membuat arus informasi dari luar negeri bergerak sangat cepat. Kondisi tersebut dapat membuka ruang bagi penyebaran hoaks, manipulasi narasi hingga disinformasi lintas negara.
Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Disinformasi, kata dia, tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil karena dapat menyentuh isu identitas, nasionalisme dan keamanan hingga memicu keresahan sosial.
Andry juga menekankan pentingnya langkah pencegahan dan deteksi dini. Penanganan ancaman siber, menurutnya, tidak cukup dilakukan setelah sebuah informasi palsu menjadi viral.
“Penanganan ancaman siber tidak cukup hanya dengan penegakan hukum setelah kejadian. Yang jauh lebih penting adalah membangun pencegahan, deteksi dini dan edukasi masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Andry meminta wartawan memperkuat prinsip jurnalistik melalui verifikasi, fact-checking, pemberitaan berbasis fakta dan keberimbangan, terutama ketika menghadapi isu sensitif di wilayah perbatasan.
“Pers harus menjadi sumber informasi yang dipercaya masyarakat. Karena itu, akurasi, verifikasi dan keberimbangan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Untuk memperkuat sinergi tersebut, Andry mendorong tiga langkah, yakni pembentukan Crisis Center dan Media Center bersama untuk mempercepat konfirmasi informasi, Joint Cyber Literacy Program hingga tingkat masyarakat desa, serta Forum Komunikasi Kamtibmas Siber secara berkala.
Sementara itu, UKW KJK secara resmi dibuka oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Hendri, yang mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KJK meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan di Kepri, khususnya dalam menghadapi tantangan jurnalistik di era digital. (emr)
