AriraNews.com, Kepri – Warga di Pulau Bintan membutuhkan perhatian Gubernur Kepri dalam hal pelayanan air bersih khususnya di Tanjungpinang yang selama ini menjadi keluhanan warga serta persoalan listrik karena masih bergantung ke Kota Batam.
Anggota DPRD Kepri, Rudy Chua, mengatakan saat ini kondisi pipa PDAM Tirta Kepri khususnya di sepanjang Kilometer (Km) 6-10 sudah berusia puluhan tahun itu sering terjadi kebocoran, sehingga menggangu kenyamanan masyarakat sebagai pelanggan.
Setelah disampaikan masukan kepada Pemprov Kepri dan setelah dilakukan pengecekan, akhirnya Gubernur bersedia menambah anggaran untuk rehab pipa PDAM di Km 6-10 Tanjungpinang sebesar Rp 17 miliar untuk 2023 mendatang.
“Kita berharap ini bisa mengurangi permasalahan-permasalahan pipa pecah dan gangguan kenyamanan pada pelanggan PDAM dan pengguna jalan,” kata Rudy Chua di Dompak, Senin (14/11/2022).
Rudy juga berharap jika anggaran itu mencukupi perbaikan beberapa pompa juga menjadi hal yang harus disegerakan. Jika tidak ada hambatan dengan perbaikan pipa itu otomatis terjadi pembongkaran jalan karena ada pergeseran pipa.
“Atau bisa juga dipasang pipa baru di sepanjang pinggir jalan dengan konsekuensi akan menggangu kenyamanan,” ujarnya.
Tahapannya saat ini, kata Rudy, dalam proses penganggaran dan belum ada gangguan atau hambatan untuk pelaksanaan rencana tersebut.
Pembenahan itu sebenarnya juga keinginan dari Gubernur Kepri agar pelayanan air bersih di Tanjungpinang lebih baik.
“Kita semua sudah sepakan kalau perbaikan pipa PDAM ini sesuatu yang urgen untuk masyatakat,” ucapnya.
Seharusnya penggantian pipa itu sudah dilaksanakan sejak dulu namun sering terkendala keterbatasan anggaran. Pipa yang sering pecah itu sudah cukup tua sejak diresmikan pada Mei 1971 silam.
“Jika tidak ada halangan pengerjaanya itu masuk ke APBD 2023 dan secepatnya dikerjakan,” sebut Rudy lagi.
Sementara itu, penanganan persoalan listrik di Pulau Bintan juga harus diperhatikan. Pasalnya, dari total kebutuhan puncak pemakaian pada malam hari yang mncapai 86 mega watt, semuanya berasal dari Pulau Batam melalui jaringan interkoneksi bawah laut.
“Ketika terjadi permasalahan listrik maka kita akan terputus total,” ujarnya.
Rencana PLN akan membangun PLTU di Bintan sebesar 200 mega watt juga gagal atas intruksi pemerintah pusat, padahal persiapan lain sudah selesai dilaksanakan.
“Ini perlu menjadi perhatian juga, karena interkoneksi juga rentan gangguan, jangan sampai kejadian Jawa-Madura menimpa kita,” terangnya.
Menurutnya karena Tanjungpinang sudah nyaman mendapat suplai listrik dari Batam membuat pihak PLN tidak menyediakan cadagan yang cukup. Alat yang ada sekarng tidak mencukupi jika terjadi pemadaman dalam jangka lama.
“Ini cukup memprihatinkan karena kita tidak punya cadangan yang cukup jika terjadi gangguang,” ucap Rudy lagi.
Solusinya memang harus ada pembangkit liatrik, karena PLTU tidak diizinkan langkah yang bisa diambil adalah tenaga gas, sementara di Batam terdapat pipa gas yang melintas ke Singapura.
“Pemerintah perlu memikirkan untuk Pumping dari Batam ke Bintan,” tutupnya.(*/emr)
