AriraNews.com, Batam – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menegaskan perannya sebagai pengorkestra berbagai program lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
Melalui Program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan bagi Masyarakat Pesisir (SiTaskin Pesisir), BP Taskin mengintegrasikan berbagai intervensi pemerintah agar penanganan kemiskinan tidak lagi berjalan secara sektoral, melainkan terkoordinasi dan saling melengkapi.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, saat membuka Program SiTaskin Pesisir yang dipadukan dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Balai Pertemuan KNMP Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (7/7/2026).
Peluncuran program tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf serta Wali Kota Batam Amsakar Achmad. Menurut Iwan Sumule, Batam menjadi daerah pertama pelaksanaan SiTaskin Pesisir yang dirancang sebagai model kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di kawasan pesisir.
Iwan menjelaskan, melalui SiTaskin Pesisir, setiap kementerian dan lembaga menghadirkan program sesuai tugas dan fungsinya. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), Kementerian Perindustrian memberikan bimbingan teknis Wirausaha Baru (WUB) industri olahan pangan, sedangkan Kementerian PPN/Bappenas mendampingi perencanaan dan penganggaran percepatan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri bersama BP Taskin melakukan pendampingan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Kementerian Perhubungan membuka Gerai Pas Kecil untuk legalisasi kapal nelayan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI menghadirkan literasi keuangan dan migrasi aman, serta Kementerian Ketenagakerjaan menjalankan program perluasan kesempatan kerja.
Program tersebut juga diperkuat dengan penyediaan air bersih melalui pipanisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, pembinaan ekonomi keluarga melalui Program PNM Mekaar, bantuan lumbung pangan dan sembako dari Baznas, pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial, sertifikasi halal bagi pelaku UMKM oleh BPJPH, hingga program percepatan penurunan stunting, jambanisasi, dan rumah layak huni oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Sementara itu, Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) menyalurkan bantuan tablet pendidikan bagi anak sekolah, sedangkan Kementerian Pertanian memberikan bantuan benih jagung sebagai bagian dari penguatan sektor tanaman pangan.
“Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui kolaborasi bersama sehingga target-target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo dapat diwujudkan secara bersama-sama,” kata Iwan.
Menurutnya, Batam dipilih sebagai lokasi perdana SiTaskin Pesisir karena keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih dinilai memiliki potensi menjadi model nasional dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Ia menyebut Kampung Nelayan Merah Putih merupakan fondasi transformasi kawasan pesisir, sementara SiTaskin menjadi instrumen untuk mengorkestrasi berbagai program pemerintah agar manfaatnya dirasakan secara terpadu oleh masyarakat.
Iwan mengungkapkan angka kemiskinan nasional pada 2025 berada di kisaran 8,25 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 4,5 persen pada 2029.
“Artinya diperlukan konsistensi penurunan sekitar satu persen setiap tahun agar target tersebut dapat tercapai,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyatakan Program SiTaskin merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan, jumlah penduduk Kota Batam saat ini mencapai sekitar 1,4 juta jiwa, dengan sekitar 68 ribu jiwa masih berada dalam kategori masyarakat miskin. Namun, angka kemiskinan di Batam telah turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen berkat berbagai program pemberdayaan, termasuk bantuan alat tangkap, kapal, bibit ikan, keramba, hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menegaskan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Ia berharap kolaborasi lintas kementerian yang dibangun melalui SiTaskin Pesisir mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan. (emr)
