Ariranews.com, Natuna – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna menyoroti pelaksanaan perjalanan dinas Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Natuna yang dilakukan hingga ke tingkat provinsi dan pusat. Kegiatan tersebut menjadi perhatian publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah pusat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembahasan LKPJ tersebut disebut menelan anggaran lebih dari Rp250 juta untuk anggota pansus beserta pendamping. Meski demikian, HMI menilai perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi tetap merupakan bagian dari mekanisme yang sah untuk memperkuat kualitas evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Natuna, Fergiawan, mengatakan setiap kegiatan perjalanan dinas harus memiliki urgensi yang jelas dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat maupun tata kelola pemerintahan daerah.
“Pada prinsipnya, konsultasi dan koordinasi yang dilakukan Pansus LKPJ merupakan bagian dari pendalaman substansi laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Akan tetapi, di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini, kami berharap setiap perjalanan dinas benar-benar memiliki urgensi yang jelas, dilakukan secara selektif, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar Fergiawan, Rabu (13/5/2026), melalui sambungan telepon seluler.
Menurutnya, masyarakat juga berhak mengetahui hasil konkret dari kegiatan konsultasi dan koordinasi yang dilakukan pansus tersebut. Ia menegaskan, perjalanan dinas tidak boleh hanya menjadi agenda formalitas tanpa menghasilkan rekomendasi yang implementatif bagi daerah.
“Publik tentu berhak mengetahui apa output dari kegiatan konsultasi tersebut. Jangan sampai hanya menjadi agenda formalitas, tetapi harus mampu melahirkan rekomendasi yang konkret bagi perbaikan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Selain menyoroti efektivitas perjalanan dinas, HMI Cabang Natuna juga mendorong DPRD maupun pemerintah daerah untuk mulai memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelaksanaan koordinasi antarlembaga. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi solusi efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pembahasan.
“Di era modern saat ini, pemanfaatan teknologi komunikasi juga perlu dioptimalkan. Tidak semua pembahasan harus dilakukan melalui perjalanan dinas, karena banyak mekanisme koordinasi yang bisa dilakukan secara virtual dengan tetap menjaga efektivitas dan kualitas pembahasan,” tuturnya.
HMI Natuna berharap seluruh proses pembahasan LKPJ tidak berhenti pada tahapan administratif semata, tetapi benar-benar menghasilkan rekomendasi yang solutif, implementatif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Natuna.
Menurut Fergiawan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan DPRD melalui Pansus LKPJ harus menjadi momentum memperkuat akuntabilitas pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat Natuna.
(Dod)
