Ariranews.com, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna menggandeng Bank Indonesia untuk menekan inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi ekonomi melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026.
Pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Senin (20/04/2026), menjadi forum penting dalam merumuskan langkah konkret pengendalian inflasi dan penguatan ekosistem digital di daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, H. Boy Wijanarko Varianto, dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto Purubaskoro, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Natuna, unsur Forkopimda, pimpinan perbankan, BUMN seperti Bulog dan Pertamina, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Natuna dan pimpinan OPD.
Dalam arahannya, Sekda Natuna menegaskan bahwa perputaran ekonomi daerah masih sangat bergantung pada konsumsi sekitar 6.000 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami berharap Bank Indonesia dapat memberikan perhatian khusus, terutama dalam menjaga stabilitas harga transportasi laut yang menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas masyarakat di Natuna,” ujar Boy Wijanarko.
Sementara itu, Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Marwan Syahputra, memaparkan dua fokus utama, yakni pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemkab Natuna mengusulkan penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) melalui skema business matching dengan pelaku usaha di Batam dan Tanjungpinang.
Langkah ini ditujukan untuk menjaga pasokan komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, bawang putih, wortel, dan kentang yang kerap mengalami fluktuasi harga.
Selain itu, terdapat tiga usulan utama kepada Bank Indonesia, yakni digitalisasi sektor pertanian melalui peningkatan kapasitas SDM petani, pemberian subsidi ongkos angkut khususnya jalur udara untuk menekan biaya distribusi, serta pengembangan UMKM melalui onboarding ke marketplace nasional, kurasi produk berstandar ekspor, dan kemudahan akses pembiayaan.
Di sektor digitalisasi, penggunaan QRIS di Natuna disebut terus meningkat hingga menyasar pelaku usaha kecil. Ke depan, Pemkab Natuna akan memperluas penerapan sistem pembayaran non-tunai pada sektor retribusi, seperti parkir dan pasar.
“Sosialisasi akan segera dilakukan, termasuk turun langsung ke pasar untuk memastikan implementasi berjalan efektif,” jelasnya.
Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Natuna yang tengah menuju predikat UNESCO Global Geopark (UGG).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro, mengapresiasi kinerja Pemkab Natuna dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Ia menyebut Natuna masuk dalam tiga besar daerah dengan tingkat inflasi paling terkendali di Provinsi Kepulauan Riau.
“Ekonomi harus inklusif, bisa diakses seluruh masyarakat, dan yang terpenting stabilitasnya tetap terjaga,” tegasnya.
Dari sisi ketahanan pangan, Kepala Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman. Saat ini, stok beras mencapai 448 ton, yang disebut sebagai jumlah terbesar sepanjang sejarah Bulog di Natuna.
Stok tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga empat bulan ke depan, dengan dukungan koordinasi berkelanjutan bersama Kanwil Riau-Kepri untuk penambahan pasokan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi konkret antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal serta operasional pemerintah daerah, guna menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna pada 2026.
(Dod)
