AriraNews.com, Batam – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Hendri Kurniadi menegaskan jika Digitalisasi Pelayanan Publik merupakan sebuah strategi dalam membangun kepercayaan publik.
Ini disampaikan Hendri saat menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespim) Lemdiklat Polri Angkatan ke-2 Tahun 2025 yang digelar di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Batam, Rabu (12/11/2025).
Dalam paparannya berjudul “Optimalisasi Pelayanan Digital: Kunci Kepercayaan Publik di Era Post-Truth”, Hendri Kurniadi menegaskan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kepri yang memiliki tantangan geografis dan akses informasi yang tersebar.
“Digitalisasi pelayanan publik bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi sebuah strategi membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan percaya jika pemerintah terbuka, responsif, dan cepat dalam memberikan informasi yang akurat,” ujar Hendri.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad terus berupaya memperkuat sistem pelayanan digital dengan mengembangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan platform SP4N-Lapor!, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi serta memantau tindak lanjut secara transparan.
Menurutnya, era post-truth yang ditandai dengan dominasi opini dan emosi di atas fakta menuntut pemerintah untuk hadir dengan data dan narasi yang kuat. “Kita tidak bisa melawan disinformasi hanya dengan klarifikasi, tapi dengan sistem yang transparan dan terpercaya,” tegasnya.
Hendri juga menyoroti pentingnya peran kepemimpinan digital dalam mengelola perubahan dan menjaga kepercayaan publik. Ia menyebut, pemimpin digital idealnya mampu beradaptasi, berpikir berbasis data, berkolaborasi lintas sektor, serta memanusiakan proses kerja di tengah arus teknologi.
“Pemimpin di era digital bukan hanya yang mahir menggunakan teknologi, tapi juga yang mampu menavigasi kebenaran di tengah derasnya arus informasi yang sering kali bias,” lanjutnya.
Di akhir sesi, Hendri mengajak seluruh peserta KKP untuk melihat digitalisasi bukan sebagai ancaman, tetapi peluang dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan dipercaya masyarakat.
Adapun kegiatan yang mengusung tema “Kepemimpinan Digital dihadapkan pada Post Modern dan Post Truth” tersebut menghadirkan sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat, termasuk dari unsur Forkopimda, DPRD Kepri, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri. (*/ara)
