AriraNews.com, Batam – Sebagai garda terdepan dalam keluarga dan masyarakat, peran ibu dan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kini semakin strategis dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini ditekankan dalam kegiatan penyuluhan yang digelar Pemerintah Kota Batam di Kantor Wali Kota, Kamis (19/6/2025).
Acara ini diikuti 130 kader PKK dari tingkat kota hingga kecamatan, dan menjadi bagian penting dari kampanye kolektif untuk membangun sistem perlindungan sosial yang kokoh dari level paling dasar: keluarga.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam sambutannya, menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Keterlibatan aktif masyarakat, terutama ibu-ibu dan kader PKK, sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan.
“Anak dan perempuan masih sering dipersepsikan sebagai kelompok rentan. Di tangan para ibu dan kader PKK, pendidikan karakter anak dimulai. Kalian punya kedekatan emosional dan ruang yang kuat untuk menciptakan lingkungan aman dan membangun generasi tangguh,” ujar Amsakar.
Ia juga menyoroti posisi geografis Batam yang berbatasan langsung dengan negara lain, menjadikannya rentan terhadap kejahatan lintas batas seperti TPPO. Karena itu, sinergi antar sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk membangun perlindungan yang menyeluruh.
Amsakar menegaskan, “Batam adalah daerah dinamis. Kita harus bangun benteng sosial yang kuat agar tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan maupun eksploitasi. Ini soal masa depan generasi dan wajah kota kita ke depan.”
Kegiatan ini juga menjadi ruang edukasi bagi para kader PKK agar mampu mengenali tanda-tanda kekerasan atau eksploitasi, serta mengetahui jalur pelaporan yang tepat. Ia pun mengajak para peserta untuk tak ragu melapor jika menemukan indikasi kekerasan atau perdagangan orang. “Segera laporkan ke pihak berwenang atau ke Dinas P3APPKB. Kita harus sigap dan tanggap,” pesannya.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Batam, Royhandy Rifanto, memaparkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 266 kasus kekerasan, terdiri dari 219 terhadap anak dan 47 terhadap perempuan.
“Angka ini jadi perhatian khusus kita semua. Karenanya, kader PKK sebagai mitra pemerintah kami libatkan untuk menjangkau masyarakat secara langsung dan menyampaikan pesan-pesan perlindungan,” ujarnya.
Rapat ini bukan hanya sebagai bentuk sosialisasi, tapi juga langkah nyata dalam memperkuat jaringan perlindungan sosial berbasis masyarakat. Dengan keterlibatan aktif kader PKK, Pemko Batam berharap pesan perlindungan perempuan dan anak dapat menyentuh hingga ke tingkat rumah tangga dan menjadi kesadaran kolektif bersama. (ara)
