AriraNews.com, Batam – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menghadiri peresmian Kantor Zona Bakamla Barat yang digelar di Jalan Trans Barelang, tepatnya di kawasan Jembatan IV Pulau Setokok, Kecamatan Bulang, Kamis (23/4/2026).
Peresmian ini dilakukan langsung oleh Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Dr Irvansyah SH, sebagai bagian dari penguatan kelembagaan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan. Keberadaan kantor ini dinilai strategis, mengingat Batam berada di jalur perbatasan dan berdekatan dengan negara tetangga.
Dalam rangkaian kegiatan, Kamaluddin turut ambil bagian dalam penanaman pohon di area kompleks kantor. Aksi tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan, seiring dengan pembangunan infrastruktur yang terus berkembang di kawasan tersebut.
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menghadiri peresmian Kantor Zona Bakamla Barat yang digelar di Jalan Trans Barelang, tepatnya di kawasan Jembatan IV Pulau Setokok, Kecamatan Bulang, Kamis (23/4/2026).
Kepada awak media, Kamaluddin menyampaikan harapannya agar kehadiran Kantor Zona Bakamla Barat mampu meningkatkan kinerja lembaga, baik dari sisi administrasi maupun operasional.
“Peresmian gedung ini tentu kita sambut baik. Harapannya, keberadaan kantor ini semakin memperkuat peran Bakamla dalam mendukung tugas pengamanan laut, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Bakamla. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan maritim, terlebih Batam memiliki posisi strategis dalam jalur pelayaran internasional.
Dengan hadirnya fasilitas baru ini, diharapkan pengawasan dan pengamanan laut di wilayah barat Indonesia, khususnya Batam dan sekitarnya, dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah, menekankan pentingnya integrasi dan pertukaran informasi antarinstansi dalam menjaga keamanan laut. Ia menargetkan Pusat Komando dan Pengendali (Puskodal) di seluruh zona dapat beroperasi penuh pada akhir tahun sebagai bagian dari National Command Center.
“Keamanan laut tidak bisa dilakukan sendiri. Saat ini, kami telah mengintegrasikan 17 kementerian dan lembaga. Dukungan pemerintah daerah juga sangat penting, termasuk dalam penyediaan lahan dan percepatan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan Mako Bakamla Zona Barat merupakan hasil transformasi dari lahan rawa dan berbatu menjadi fasilitas strategis yang modern. Kehadiran markas ini diharapkan tidak hanya memperkuat keamanan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat militer dan sipil, di antaranya Ketua DWP Bakamla RI Yuanita Irvansyah, Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Laksda Bakamla Dafit Santoso, Deputi Operasi dan Latihan Laksda Bakamla Eko Wahjono, serta Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin. (emr)
