Belanja Pendidikan Natuna 2026 Capai 20 Persen, Pemkab Tegaskan Komitmen Tingkatkan SDM

AriraNews.com, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sektor pendidikan. Komitmen tersebut tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, di mana belanja fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah sebesar Rp1,048 triliun.

Fokus utama Pemkab Natuna diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh jenjang sekolah.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, dalam Rapat Paripurna DPRD Natuna dengan agenda penyampaian pidato pengantar Bupati Natuna terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (27/10/2025) di ruang rapat paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Ranai.

“Belanja pendidikan minimal 20 persen ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM Natuna melalui pemerataan fasilitas pendidikan,” ujar Jarmin di hadapan anggota DPRD Natuna.

Selain sektor pendidikan, lanjut Jarmin, Pemkab Natuna juga mengalokasikan anggaran besar untuk fungsi kesehatan, antara lain guna memperluas akses layanan, membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.

Jarmin menjelaskan, penyusunan APBD Natuna Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan fiskal daerah dan tetap selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.

“Natuna merupakan daerah strategis di perbatasan utara NKRI. Perannya sangat penting, tidak hanya dalam menjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi maritim nasional,” tegasnya.

Jarmin juga menyebut, laju pertumbuhan ekonomi Natuna pada triwulan II tahun 2025 mencapai 18,70 persen, dengan sektor perikanan, migas, perdagangan, dan jasa sebagai penyumbang utama.

Meski menunjukkan tren positif, Pemkab Natuna masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan infrastruktur dasar, ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, dan perlunya penguatan UMKM serta diversifikasi ekonomi lokal.

Ia menambahkan, penurunan Transfer ke Daerah (TKD), terutama dari DBH, menjadi tantangan sekaligus momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Penyusunan APBD 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas belanja, efisiensi program, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan aset daerah,” kata Jarmin.

Dalam paparannya, Jarmin menjelaskan bahwa total estimasi penerimaan daerah tahun anggaran 2026 mencapai Rp1,048 triliun, yang terdiri dari:

Pendapatan Daerah: Rp1,043 triliun

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp123,39 miliar

Pendapatan Transfer: Rp912,72 miliar

Dari Pemerintah Pusat: Rp872,68 miliar

Dari Pemerintah Provinsi: Rp40,04 miliar

Lain-lain Pendapatan yang Sah (Dana Kapitasi JKN): Rp7,08 miliar

Penerimaan Pembiayaan (SILPA): Rp5 miliar

Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,048 triliun, yang difokuskan pada belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui RAPBD 2026, Pemkab Natuna juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan dasar, memperkuat konektivitas antarpulau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi maritim yang berkelanjutan.

“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat konektivitas antarpulau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan NKRI,” tegasnya.

Jarmin menutup pidatonya dengan harapan agar pembahasan RAPBD 2026 bersama DPRD berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Semoga hasil pembahasan RAPBD ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan kemajuan Kabupaten Natuna,” pungkasnya. (dod)