AriraNews.com, Batam – Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih menunjukkan kinerja yang kuat di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Kepri tumbuh sebesar 7,04 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen. Capaian tersebut juga menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, dalam agenda Bincang Bareng Media (BBM) yang digelar di Ruang Raja Ali Haji, Lantai 2 Kantor Perwakilan BI Kepri, Batam, Kamis (26/6/2026).
Rony mengatakan, kondisi ekonomi global saat ini masih diwarnai berbagai tantangan, mulai dari ketegangan geopolitik hingga potensi gangguan rantai perdagangan dunia. Menurutnya, konflik di Timur Tengah perlu segera menuju perdamaian karena berpengaruh terhadap harga energi global yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian, termasuk Indonesia.
“Karena itu kita harus terus mencermati kondisi ekonomi secara spesifik, termasuk di Batam dan Kepri,” ujarnya.
Meski pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, BI memperkirakan laju ekonomi Kepri pada 2026 berada pada kisaran 6,0 hingga 6,8 persen. Perlambatan dibanding tahun sebelumnya dinilai sebagai kondisi yang normal, terutama akibat normalisasi kinerja sektor pertambangan setelah mencatat pertumbuhan tinggi pada tahun lalu.
Menurut Rony, struktur ekonomi Kepri yang bernilai sekitar Rp200 triliun masih ditopang sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh investasi, ekspor bersih, serta konsumsi rumah tangga.
Namun demikian, ia menilai konsumsi rumah tangga di Kepri masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Jika pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 7,04 persen, pertumbuhan konsumsi rumah tangga baru berada di angka 4,62 persen. Sebagai perbandingan, secara nasional pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen diikuti konsumsi rumah tangga sebesar 5,52 persen.
“Artinya masih ada ruang untuk mendorong daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas,” katanya.
Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, BI Kepri mendorong pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, serta memperkuat keterhubungan UMKM dengan sektor industri. Selain itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Rony mengatakan, potensi wisatawan mancanegara yang datang ke Kepri harus dimanfaatkan dengan mengeksplorasi berbagai potensi wisata dan produk unggulan yang dimiliki setiap kabupaten dan kota.
“Pengembangan pariwisata dan industri kreatif akan memberikan nilai tambah sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Dari sisi stabilitas ekonomi, BI mencatat penyaluran kredit perbankan di Kepri hingga April 2026 mencapai Rp105,42 triliun, atau tumbuh 23,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 15,54 persen menjadi Rp107,08 triliun. Risiko kredit juga tetap terkendali dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 1,14 persen.
Sementara itu, inflasi Kepri pada Mei 2026 tercatat 3,92 persen (yoy). BI menilai perkembangan inflasi masih perlu diwaspadai, terutama akibat pergerakan harga pangan, biaya transportasi, serta potensi kenaikan harga energi global. Meski demikian, inflasi sepanjang tahun 2026 diperkirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, BI akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, menjaga inflasi tetap terkendali, serta mempercepat implementasi sistem pembayaran digital melalui perluasan penggunaan QRIS.
Ke depan, BI Kepri juga akan melanjutkan berbagai program penguatan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, hingga digitalisasi transaksi sebagai bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi Kepri tetap tinggi, berkelanjutan, dan semakin inklusif.(emr)
