Pemko Batam Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Soal RAPBD 2026, Fokus UMKM, Digitalisasi, dan Infrastruktur

AriraNews.com, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyampaikan tanggapan atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Batam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar pada Senin (15/9/2025), dipimpin oleh Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamalludin.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam, memberikan penjelasan atas sejumlah isu strategis yang disoroti seluruh fraksi.

Respons Pemko Batam atas Pandangan Fraksi:

Fraksi Partai NasDem

Menanggapi pandangan Anggota DPRD Batam dari Fraksi Nasdem, Kamaruddin, Pemko menyatakan bahwa peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan inovasi berbasis digital pada pajak dan retribusi, tanpa membebani masyarakat, terutama UMKM dan sektor informal. Optimalisasi aset daerah dilakukan melalui sewa dan kerja sama dengan swasta.

Di bidang infrastruktur, pengawasan dilakukan secara berkala agar pembangunan tepat waktu dan berdampak pada daya saing daerah. Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, Pemko berkomitmen memprioritaskan akses cepat dan terjangkau bagi masyarakat.

Program pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui pelatihan UMKM, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pembangunan sarana prasarana kelurahan. Pemko juga menegaskan komitmen pada aspek lingkungan melalui penyediaan TPS, drainase, dan penghijauan kota.

Fraksi Partai Gerindra

Menjawab Setia Putra Tarigan, dari Fraksi Gerindra, Pemko telah mengimplementasikan hasil kajian retribusi parkir sejak 1 September 2025, serta membina juru parkir melalui pelatihan dan penyediaan atribut resmi.

Untuk pengelolaan sampah, Pemko menambah armada dan sarana seperti incinerator dan TPS Terpadu, serta membentuk UPTD khusus persampahan. Di sektor pendidikan, fokus diarahkan pada pembangunan toilet dan area bermain di SD, SMP, dan PAUD.

Fraksi PDI Perjuangan

Menanggapi Tapis Dabbal Siahaan, dari Fraksi PDIP, Pemko menekankan pembangunan partisipatif sejak tahap perencanaan. Pengawasan dilaksanakan melalui SiRUP dan sistem e-procurement. Anggaran pembangunan dialokasikan secara merata ke seluruh wilayah, termasuk hinterland.

Pemko juga mengalokasikan dana untuk pelatihan keterampilan tenaga kerja, pembinaan UMKM/IKM, dan beasiswa. Sinergi dengan Forkopimda dan FKUB juga ditekankan untuk menjaga stabilitas sosial.

Di bidang pengelolaan sampah, edukasi dilakukan hingga tingkat RT/RW. Untuk banjir, dilakukan normalisasi drainase dan pembangunan pompa air serta ruang terbuka hijau.

Fraksi Partai Golkar

Menanggapi Jimmi Siburian, dari Fraksi Golkar, Pemko menyampaikan komitmen penurunan stunting melalui peningkatan gizi ibu dan balita, serta penguatan layanan kesehatan.

Pemko juga mendukung ekonomi kerakyatan melalui penguatan UMKM dan pasar tradisional sehat. Dalam bidang TI, dibangun jaringan intra-pemerintah dan pelatihan bagi ASN untuk mendukung digitalisasi pelayanan.

Fraksi PKS

Menjawab DR. Muhammad Mustofa, dari Fraksi PKS, Pemko melaporkan hasil skrining kesehatan 968 siswa yang menemukan 23 anak berisiko diabetes. Penanganannya dilakukan lewat edukasi, penguatan UKS, dan monitoring.

Pemko juga menangani kemacetan dengan penambahan lajur jalan, transportasi publik, dan penertiban parkir. Perda No.1 Tahun 2025 diterbitkan untuk mendukung angkutan massal. Inflasi dikendalikan lewat koordinasi TPID, operasi pasar, dan program ketahanan pangan lokal.

Fraksi PKB

Menanggapi Surya Makmur Nasution, dari Fraksi PKB, Pemko menyampaikan data BPS terkait pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 6,69% (turun dari 7,04% tahun sebelumnya). Pengangguran turun ke 7,68%, sementara gini rasio naik menjadi 0,348.

Pemko tetap fokus menekan pengangguran melalui pelatihan dan job fair. Belanja pegawai yang masih tinggi (38,90%) akan diturunkan bertahap sesuai ketentuan maksimal 30%. Pemko juga mendukung beasiswa dan program penguatan sektor pariwisata.

Fraksi PAN-Demokrat-PPP

Menanggapi Safari Ramadhan, Pemko menyampaikan komitmen memfasilitasi dokumen kependudukan anak usia wajib belajar dan koordinasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Di bidang infrastruktur, anggaran difokuskan pada pemeliharaan jalan, revitalisasi kantor pemerintahan, taman kota, penerangan jalan, dan pembangunan sekolah baru. Dukungan juga diberikan untuk subsidi pinjaman UMKM dan bantuan sosial lansia serta insentif RT/RW.

Fraksi Hanura-PSI-PKN

Menanggapi Ruslan Sinaga, Pemko menjelaskan bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh bangunan merupakan tanggung jawab pemberi kerja. Pemko mengapresiasi dukungan fraksi terhadap alokasi belanja pendidikan dan kesehatan sesuai regulasi.

“Demikian tanggapan atas pandangan umum fraksi. Kami menyadari belum seluruh poin dapat ditanggapi dalam forum ini, dan akan dilengkapi dalam pembahasan teknis bersama Badan Anggaran DPRD,” ujar Firmansyah menutup paparannya. (ara)