Natuna Perketat Mobilitas WNA, Rakor TIMPORA Jadi Langkah Strategis

Ariranews.com, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan melalui penguatan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA).

Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat kabupaten yang digelar pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ballroom Gaharu, Natuna Dive Resort, Kecamatan Bunguran Timur.

Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai dan melibatkan berbagai instansi strategis seperti TNI-Polri, Disdukcapil, Karantina Kesehatan, Dinas Pariwisata, serta sejumlah lembaga teknis lainnya. Kehadiran lintas sektor ini menjadi pilar utama dalam penguatan peran TIMPORA sebagai garda depan pengawasan orang asing di Natuna wilayah terluar yang menjadi beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Dr. Alvian Bayu Indra Yuda, menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan stabilitas nasional.

“Pengawasan orang asing bukan hanya soal administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional. Karena itu, sinergi antar-lembaga sangat penting agar pengawasan berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegas Alvian dalam sambutannya.

Senada dengan itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Natuna, Helmi Wahyuda, menyampaikan bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen dalam TIMPORA. Terlebih, Natuna sebagai daerah strategis dengan potensi wisata, ekonomi kelautan, dan kepentingan geopolitik yang tinggi, kerap menjadi lokasi mobilitas WNA.

“Kami siap bersinergi secara maksimal untuk memastikan tidak ada aktivitas orang asing yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan tentunya kedaulatan daerah,” ujar Helmi.

Rakor ini menjadi forum penting untuk menyamakan langkah, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan bahwa pengawasan tidak dilakukan secara parsial. Kegiatan tersebut juga merefleksikan semangat Presisi dalam pendekatan pengawasan: tegas namun humanis, adaptif namun tetap menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan bangsa. (dod)