AriraNews.com, Batam – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tantangan tersendiri bagi wilayah hinterland di Kota Batam, Kepri.
Pasalnya, sekolah berada di pulau-pulau. Hal tersebut tentu menyulitkan pendistribusian apabila dilayani dapur umum yang minimal dapat menyediakan 3.000 porsi per harinya. Sehingga khusus di wilayah hinterland, mekanisme pelaksanaannya dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.
Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengarahkan bahwa pola dapur umum yang digunakan di wilayah mainland kurang efektif diterapkan di hinterland. Di mainland, satu dapur dapat melayani hingga 3.000 siswa, sedangkan di hinterland, jumlah siswa per pulau hanya berkisar antara 100 hingga 250 orang.
“Operasionalnya jadi lebih besar kalau harus menerapkan sistem dapur umum di hinterland. Karena itu, kami mengusulkan memberdayakan makanan setempat. Pola ini akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Tri Selasa (14/1/2025).
Saat ini, program MBG baru melibatkan lima dapur umum sehat di Batam. Dari jumlah tersebut, satu dapur dikelola oleh mitra BGN, satu oleh MBG di Makodim, dan tiga dapur lainnya adalah kemitraan BGN yang belum sepenuhnya beroperasi.
Menurut Tri, masih diperlukan 15 dapur tambahan lagi untuk mencapai target pelayanan bagi 58.000 siswa di tahun 2025.
Untuk di hinterland Batam, Disdik mengusulkan pendekatan berbeda agar program tetap berjalan efektif tanpa memberatkan operasional. Salah satu solusinya adalah bermitra dengan pelaku UMKM di wilayah tersebut.
“Di Batam, sulit mendapatkan lahan yang dekat dengan sekolah untuk membangun dapur umum. Karena itu, kemitraan dengan UMKM menjadi opsi yang lebih realistis, terutama di hinterland,” katanya.
Di tingkat Provinsi Kepri pun, BGN telah merencanakan pembangunan 21 dapur umum sehat yang biayanya mencakup pengadaan lahan, pembangunan, hingga operasional. Namun, implementasi di Batam tetap memerlukan pendekatan khusus mengingat karakteristik geografisnya. (ara)
