AriraNews.com, Natuna — Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menyuarakan kebutuhan riil masyarakat wilayah perbatasan terkait pemerataan layanan kesehatan.
Hal itu disampaikan langsung Bupati Natuna, Cen Sui Lan, saat menerima audiensi Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dalam agenda penguatan informasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Gedung Daerah Kabupaten Natuna, Minggu (8/2/2026).
Audiensi yang turut dihadiri Sekretaris Daerah dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi nyata pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan yang berada di garda terdepan NKRI.
Dalam pertemuan itu, Bupati Cen Sui Lan menegaskan bahwa tantangan pelayanan kesehatan di Natuna tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan JKN, tetapi juga menyangkut ketersediaan fasilitas, tenaga kesehatan, serta akses layanan yang masih terbatas akibat kondisi geografis.
Salah satu persoalan krusial yang disampaikan adalah belum tersedianya fasilitas Puskesmas di Kecamatan Seluan dan Kecamatan Pulau Panjang. Hingga kini, masyarakat di dua wilayah tersebut masih harus menyeberangi lautan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
Kondisi ini, menurut Bupati, menjadi gambaran nyata tantangan daerah perbatasan dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata sebagaimana semangat Program JKN.
“Natuna berada di wilayah perbatasan dengan berbagai keterbatasan. Kami berharap kehadiran Dewas BPJS Kesehatan dapat membawa harapan dan solusi konkret bagi masyarakat,” ujar Cen.
Selain infrastruktur kesehatan, Pemkab Natuna juga menyampaikan kebutuhan penguatan sarana pendukung, peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan, serta kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah kepulauan.
Audiensi ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara daerah dan pemangku kebijakan di tingkat pusat, sehingga implementasi JKN dapat berjalan lebih adil dan menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar Indonesia.
Bagi Pemerintah Kabupaten Natuna, penguatan layanan kesehatan bukan sekadar program, melainkan bagian dari upaya memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan. (Dod)
