AriraNews.com, BATAM – Tercatat Kota Batam kekurangan 700 orang guru tingkat SD dan SMP. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan, di tengah rekrutmen guru baru terkendala moratorium yang berlaku secara nasional.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto mengatakan persoalan ini tak mudah diatasi karena keterbatasan regulasi serta proses pengangkatan guru yang ketat. Ia menjelaskan, pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak menambah jumlah guru yang tersedia di sekolah.
“Pertumbuhannya (guru) nol karena yang berubah hanya statusnya saja,” ujarnya, Selasa (5/5/2025).
Diakuinya sebagai solusi jangka pendek, Disdik Batam kini fokus pada strategi optimalisasi jumlah rombongan belajar (rombel) yang tersedia. Guru-guru di sekolah negeri diminta memaksimalkan peran mereka untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik hingga moratorium pengangkatan guru dicabut.
Tri juga menyebut pihaknya tengah mengkaji dampak moratorium terhadap rekrutmen guru yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab untuk bisa menjadi guru tetap, ada sejumlah syarat administratif yang harus dipenuhi.
“Kami juga sedang konsultasikan, apakah moratorium ini mencakup guru dari dana BOS. Sebab, untuk bisa diangkat menjadi guru tetap, syaratnya tidak mudah. Minimal harus S1, punya nomor satuan pendidikan yang terdaftar di dapodik selama minimal dua tahun sebagai pengajar teknis,” paparnya.
Disdik mencatat, kekurangan guru paling banyak terjadi di wilayah mainland Batam. Sementara di wilayah hinterland, seperti pulau-pulau, kebutuhan guru masih relatif bisa dikendalikan karena jumlah rombel tidak sebanyak di daratan utama.
“Di mainland, kami sudah mulai mengurangi jumlah siswa per rombel agar lebih ideal sesuai ketentuan dari kementerian. Tapi karena padatnya jumlah siswa, kebutuhan guru pun otomatis meningkat,” katanya.
Data Disdik menunjukkan saat ini terdapat sekitar 4.000-an guru di sekolah negeri, dan sekitar 6.000-an guru di sekolah swasta. Total keseluruhan guru di Batam bahkan mencapai 10.000 hingga 11.000 orang.
Untuk mengurangi ketimpangan, Pemerintah Kota Batam memberikan subsidi SPP bagi siswa sekolah swasta, agar masyarakat terdorong menyekolahkan anaknya ke sekolah non-negeri dan mengurangi beban di sekolah negeri.
“Kami berharap semakin banyak warga yang berminat menyekolahkan anaknya ke swasta, supaya kondisi di sekolah negeri bisa lebih ideal,” ujar Tri. (ara)
