Di Tengah Keluhan PKL, Anggaran Kebersihan Rumah Dinas Pimpinan Natuna Capai Rp600 Juta

Ariranews.com, Natuna – Keluhan pedagang kaki lima (PKL) tentang lesunya perputaran ekonomi di Kabupaten Natuna berbanding kontras dengan besarnya anggaran operasional pemerintah daerah.

Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Natuna mengalokasikan Rp600 juta untuk jasa kebersihan rumah dinas pimpinan daerah.

Data yang ditelusuri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) menunjukkan, anggaran tersebut tercantum dalam paket kegiatan Belanja Outsourcing Tenaga Kebersihan dengan kode RUP 63190059, yang berada di bawah satuan kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.

Dalam sistem pengadaan pemerintah itu disebutkan, paket kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 dengan total pagu anggaran sebesar Rp600.000.000.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi penyediaan tenaga kebersihan yang bertugas di lingkungan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Natuna sepanjang tahun anggaran berjalan.

Besarnya alokasi anggaran ini menjadi sorotan, terutama ketika pada saat yang sama para pelaku usaha kecil mengeluhkan lesunya aktivitas ekonomi di tingkat bawah.

Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (Sri Panglima) Kabupaten Natuna, Bujang Sudirman, mengatakan omzet pedagang saat ini menurun drastis karena daya beli masyarakat yang melemah.

“Tiga puluh persen pun tidak jalan. Kalau dibandingkan dengan tahun 2025, tahun ini lebih parah. Kami tidak tahu apakah ini dampak dari kebijakan efisiensi atau apa, tapi yang kami rasakan sekarang memang ekonomi sangat lesu,” ujarnya saat ditemui di kawasan Pantai Piwang, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, kondisi yang dialami pedagang saat ini bahkan lebih berat dibandingkan masa pandemi Covid-19.

“Waktu pandemi Covid-19 saja kami masih bisa dapat pemasukan sekitar Rp500 ribu sehari. Sekarang jangankan Rp500 ribu, untuk dapat Rp100 ribu saja susah,” katanya.

Ia menyebut perputaran uang di kalangan masyarakat terasa sangat lambat. Dampaknya langsung dirasakan oleh pedagang kecil yang bergantung pada transaksi harian.

Bujang juga menyoroti program pinjaman UMKM berbunga nol persen yang selama ini disosialisasikan pemerintah. Menurutnya, program tersebut belum sepenuhnya menyentuh pedagang kaki lima.

“Katanya dari pemerintah bahkan dari pusat pinjaman UMKM tanpa agunan. Tapi ketika kami mengajukan ke bank, tetap saja diminta jaminan,” ungkapnya.

Ia menilai jika pemerintah benar-benar ingin membantu pelaku UMKM, mekanisme pembiayaan seharusnya dapat difasilitasi langsung melalui dinas terkait, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkopum).

“Kalau lewat bank tanpa dukungan pemerintah, sebenarnya kami juga bisa mengajukan sendiri. Yang kami butuhkan itu kebijakan yang benar-benar mempermudah pedagang kecil,” ujarnya.

Bujang berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan langkah nyata untuk mendorong kembali perputaran ekonomi masyarakat kecil, terutama pedagang kaki lima yang menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan harian.

“Kami berharap ada terobosan dari pemerintah. Kondisi ekonomi sekarang benar-benar lesu, dan pedagang kecil sangat merasakannya,” katanya.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, alokasi anggaran daerah untuk berbagai pos belanja operasional pemerintah kerap menjadi perhatian publik.

Perbandingan antara kebutuhan operasional pemerintahan dan kondisi ekonomi masyarakat di tingkat bawah kembali memunculkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah, terutama dalam situasi ketika sebagian masyarakat kecil masih berjuang mempertahankan usaha mereka. (Dod)