AriraNews.com, BATAM – Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri kegiatan Kick Off Pelatihan Calon Transmigran di Yonif Marinir 10 Satria Bhumi Yudha (SBY), Setokok, Batam, Kepulauan Riau, Senin (3/11/2025) siang. Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kementerian Transmigrasi, Prima Idwan Mariza.
Kegiatan ini menandai dimulainya program pelatihan bagi calon transmigran secara nasional, yang dipusatkan di Batam oleh Kementerian Transmigrasi. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dan sejumlah pejabat lintas sektor.
Dalam sambutannya, Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena telah menjadikan Batam sebagai lokasi kick off nasional.
“Pertama, atas nama Pemerintah Kota Batam, kami ucapkan terima kasih karena Batam dipercaya menjadi tempat dimulainya pelatihan transmigran tahun ini,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa pelatihan ini penting sebagai pembekalan awal bagi para transmigran agar menjadi masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.
“Dengan pelatihan yang diberikan, para transmigran akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang bisa langsung diterapkan di tempat baru,” ujarnya.
Menurut Amsakar, transmigran di Batam memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain.
“Kalau di daerah lain berpindah dari pulau ke pulau, di Batam ini hanya bergeser dari lingkungan lama ke kawasan baru. Jadi lebih mudah beradaptasi,” jelasnya.
Amsakar juga memastikan bahwa status lahan dan fasilitas di wilayah tujuan sudah jelas dan siap ditempati. Dalam mendukung program tersebut pemerintah daerah juga sudah memberikan berbagai bantuan, mulai dari alat tangkap, hingga bibit.
“Terakhir selisih harga rumah juga kita kembalikan pada masyarakat,” ungkapnya.
Namun, Amsakar tak menampik masih ada sebagian warga yang merasa bimbang.
“Masih ada yang ragu, tapi saya bilang, harus disambut baik. Ini kebijakan yang akan mensejahterakan warga. Ikuti pelatihannya dengan sungguh-sungguh, dan jadilah transmigran yang membanggakan,” pesannya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kementerian Transmigrasi, Prima Idwan Mariza, menegaskan jangan jadikan pelatihan transmigran sekadar kegiatan formalitas, tetapi langkah nyata membangun SDM tangguh dan berdaya saing.
“Pelatihan ini adalah modal awal kehidupan baru. Jangan hanya formalitas, tapi praktik langsung di lapangan,” ujarnya.
Prima menekankan bahwa pemerintah tidak hanya menyediakan lahan dan pendampingan, tetapi juga membangun mental dan karakter manusia tangguh.
“Dari kawasan transmigrasi akan tumbuh kawasan baru. Masyarakatnya harus menjadi tuan di negeri sendiri. Dengan ilmu dan keterampilan, kita bangun peradaban baru,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar para peserta dapat menggali potensi lokal, mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Khusus transmigran di Rempang akan mendapatkan dua manfaat bila industri di Rempang Eco City sudah jalan.
“Bekali diri dengan pengetahuan dari hulu ke hilir. Jika industri berjalan dan program transmigrasi berjalan, kita dapat dua manfaat sekaligus — kesejahteraan dan kemandirian,” katanya.
Dalam laporannya, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi Kementerian Transmigrasi, Teguh Hermawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan ekonomi di berbagai daerah Indonesia.
“Pelatihan ini bertujuan memberikan pengenalan, meningkatkan pengetahuan, serta membentuk SDM transmigran yang tangguh dan siap membangun kawasan baru,” ujarnya.
Teguh menjelaskan, ada sebanyak 1.394 transmigran yang mengikuti pelatihan dan tersebar di beberapa tempat. Peserta pelatihan merupakan transmigran lokal dan karya nusantara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 504 keluarga merupakan transmigran lokal yang akan menempati kawasan Tanjung Banon, Rempang. Pelatihan akan dilaksanakan pada 4–10 November 2025 dan di Batam akan dilaksanakan di kawasan Rempang Eco City.
“Program ini juga didukung oleh empat balai pelatihan Yogyakarta, Denpasar, Banjarmasin, dan Pekanbaru, serta pemerintah daerah,” katanya. (ara)
