AriraNews.com, Batam – Bencana alam yang melanda Sumut, Sumbar, dan Aceh mulai berdampak dengan naiknya harga komoditas pangan, salah satunya cabai. Beberapa hari belakangan harganya terus merangkak naik.
“Biasanya Rp70 ribu, tapi sekarang naik terus, kemarin di warung sudah Rp100 sekilo,” ungkap Nita, warga Batubesar, Nongsa, Selasa (2/12/2025).
Namun, inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada November 2025 tercatat tetap terjaga di rentang sasaran. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri mengalami inflasi sebesar 0,23% (mtm).
Lebih rendah dibandingkan bulan Oktober yang mencapai 0,36% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kepri berada pada level 3,00% (yoy), sedikit turun dibanding bulan sebelumnya, yakni 3,01% (yoy). Angka tersebut tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional yang berada pada 2,72% (yoy).
Inflasi juga terjadi pada tiga kabupaten/kota IHK di Kepri, yaitu Batam sebesar 0,25% (mtm), Tanjungpinang 0,23% (mtm), dan Karimun 0,07% (mtm). Dengan capaian ini, Kepri menempati posisi ke-3 inflasi bulanan tertinggi di Sumatera.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi November terutama digerakkan oleh Kelompok Transportasi yang mengalami inflasi 1,99% (mtm) dengan kontribusi 0,27% terhadap inflasi keseluruhan. Kenaikan ini dipicu meningkatnya mobilitas masyarakat dan tenaga kerja menjelang akhir tahun, ditambah naiknya harga bahan bakar angkutan udara.
Pendorong inflasi berikutnya adalah Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat naik 0,37% (mtm) dengan andil 0,03%, terutama disebabkan kenaikan harga emas akibat ketidakpastian geopolitik global. Selain itu, harga komoditas hortikultura seperti kangkung dan bayam ikut terdorong naik karena curah hujan yang tinggi di wilayah Kepri.
Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami deflasi 0,33% (mtm) dengan andil –0,10%. Deflasi ini dipengaruhi terjaganya pasokan hortikultura, terutama cabai merah, bayam, kangkung, tomat, dan cabai hijau.
Deputi Direktur Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Ardhienus, menegaskan bahwa terkendalinya inflasi tidak terlepas dari kuatnya koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sepanjang November 2025, berbagai program stabilisasi harga terus dioptimalkan. Antara lain, High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Kepri dan Kota Tanjungpinang, Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi, edukasi dan sosialisasi mengenai inflasi, Capacity Building klaster pertanian ke Jawa Barat.
“Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” kata Ardhienus.
Memasuki Desember 2025, terdapat sejumlah risiko inflasi yang perlu diantisipasi. Seperti, bibit siklon tropis di utara Sumatera yang berpotensi mengganggu pasokan hortikultura, imported inflation akibat kenaikan harga komoditas global, enaikan harga emas yang masih dipengaruhi kondisi geopolitik
Meski demikian, terdapat faktor penahan inflasi. Antara lain, akselerasi penyaluran beras SPHP pada semester II 2025, program diskon tiket pesawat menjelang Natal dan Tahun Baru dan BI dan TPID perkuat langkah stabilitas harga
Ardhienus menegaskan bahwa Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas inflasi.
Upaya yang akan dilanjutkan meliputi peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta koordinasi pengendalian inflasi yang lebih intensif. Seluruh langkah tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi Kepri tetap berada dalam rentang sasaran 2,5 ± 1%. (ara)
