AriraNews.com, Batam – Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur (HIMTI) dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Selatan menolak kenaikan harga BBM Subsidi. Selain itu mereka juga menuntut pemerintah untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu dan badan jalan karena mengganggu kenyamanan masyarakat.
Hal tersebut mereka sampaikan saat menyambangi Kantor DPRD Kota Batam, Senin (12/9/2022) siang. Kedatangan mereka diterima Anggota DPRD Kota Batam, Dominggus.
Koordinator HIMTI Andre Sena mengatakan, selain penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi, pihaknya juga meminta kepada pemerintah daerah untuk betul-betul mengawasi masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.
“Banyak mobil mewah yang mengisi BBM, yang seharusnya menjadi hak masyarakat kecil, seandainya masyarakat mampu mengisi BBM bersubsidi, masyarakat kurang mampu mau isi BBM apalagi,” ujar Andre Sena, usai berdialog di Ruang Serbaguna, DPRD Batam.
Andre menyebutkan, terkait PKL yang berjualan di bahu dan badan jalan, pihaknya bukan tidak mendukung pedagang kecil, namun demi ketertiban dan kepentingan masyarakat luas, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan solusi terbaik terhdap PKL tersebut.
“Sudah ada Perda yang mengatur terkait PKL itu, seharusnya Pemko Batam menerapkan aturan yang telah dibuat bersama DPRD Batam, jangan mereka digusur aja terus diberikan lokasi yang sepi, itu bukan solusi,” sebut Andre Sena.
Selain itu para mahasiswa juga mempertanyakan keberadaan pasar kaget yang sudah menjamur di kota Batam, seperti apa legalitas dari pasar tersebut, apakah ada penghasilan yang diterima pemerintah.
“Pasar ini sudah ada dimana-mana, dan pastinya sebagian dari pasar tersebut juga mengganggu pengguna jalan,” jelas mahasiswa.
Sementara, anggota DPRD yang menerima para mahasiswa, dari Fraksi PKB Dominggus menyampaikan, aspirisi yang disampaikan para mahasiswa, akan diampaikan ke pimpinan, dan selanjutnya akan diteruskan ke Pemko Batam.
“Kita apresiasi teman mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan damai. Ini merupakan cara intelektual dari mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, sebagai perwakilan dari masyarakat, kita akan sampaikan ke pemerintah,” ujar Dominggus.(emr)
