Reformasi Digital: Pemkab Natuna Luncurkan SRIKANDI, Dukung Kantor Tanpa Kertas

AriraNews.com, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna melanjutkan komitmennya dalam reformasi digital dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Kamis (10 /10/ 2024). Acara peluncuran berlangsung di Gedung Wanita Natuna dan turut diwarnai dengan pemusnahan arsip massal yang dilakukan oleh tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) percontohan.

Tujuh OPD yang terlibat dalam inovasi ini meliputi DPMPTSP, BPKPD, Dinas Kesehatan, BKPSDM, Bakesbangpol, Sekretariat Dewan, dan Dinas Pariwisata. Dengan aplikasi SRIKANDI, mereka kini dapat menyusutkan arsip secara mandiri, menandai langkah maju dalam tata kelola arsip di daerah.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Natuna, Erson Gempa Apriandi, menyatakan bahwa Natuna kini menjadi kabupaten keenam di Kepulauan Riau yang mengadopsi aplikasi ini. Menurutnya, aplikasi SRIKANDI adalah bagian dari upaya menuju kantor tanpa kertas (paperless), sejalan dengan daerah lain seperti Tanjungpinang, Batam, dan Bintan.

“Kami berharap semua instansi pemerintah di Natuna dapat beralih ke aplikasi SRIKANDI secara bertahap. Ini akan membantu mengurangi penggunaan kertas yang terus meningkat tiap tahun,” ujar Erson.

Berdasarkan data dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), penerapan aplikasi serupa di tingkat kementerian telah mampu menghemat biaya alat tulis kantor hingga Rp8 miliar setiap tahunnya.

“Melalui aplikasi Srikandi ini, kita bisa menghemat pengeluaran untuk kebutuhan ATK, sehingga dana tersebut bisa dialihkan ke program-program prioritas lainnya,” ujar Erson

Tak hanya meluncurkan aplikasi, tujuh OPD tersebut juga berhasil menyusutkan arsip yang telah menumpuk selama lebih dari dua dekade, sejak berdirinya Kabupaten Natuna.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja OPD dalam memusnahkan arsip yang tidak lagi dibutuhkan. Ini adalah langkah nyata menuju manajemen arsip yang lebih baik,” tambah Erson.

Aplikasi SRIKANDI tidak hanya memudahkan pengurangan penggunaan kertas, tetapi juga memperkuat komunikasi digital antara instansi pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun pusat.

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kearsipan yang lebih efektif,” pungkas Erson. (dod)