Menko Polkam Kunjungi Natuna, Perkuat Pengamanan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan

AriraNews.com, Natuna – Pemerintah pusat memperkuat perhatian terhadap kawasan perbatasan dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Djamari Chaniago, tiba di Natuna, Kamis (2/7/2026), dan disambut langsung Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menko Polkam beserta rombongan mendarat di Lanud Raden Sadjad Natuna menggunakan pesawat Gulfstream IV/SP/PK-TWY. Prosesi penyambutan berlangsung di Baseops Lanud Raden Sadjad dan dilanjutkan dengan ramah tamah di VIP Room Graha Serasan.

Dalam penyambutan tersebut, Nyanyang didampingi Bupati Natuna Cen Sui Lan, Ketua DPRD Natuna Rusdi, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Natuna.

Turut hadir sejumlah pejabat tinggi TNI, di antaranya Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, Pangkoarmada RI Laksdya TNI Denih Hendrata, Pangkoarmar Letjen TNI (Mar.) Endi Supardi, Pangkoarmada I Laksda TNI Haris Bima Bayuseto, beserta para pejabat utama TNI Angkatan Laut dan unsur pertahanan lainnya.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan kunjungan kerja Menko Polkam menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan sekaligus menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis.

“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan sekaligus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan seperti Natuna,” ujarnya.

Usai penyambutan, Menko Polkam bersama rombongan melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Komando Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat pertahanan dalam mendukung pembangunan, menjaga stabilitas keamanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Langkah itu juga dinilai sejalan dengan komitmen menjadikan Natuna sebagai beranda terdepan Indonesia.(emr)