Konsultasi Publik Penyusunan RPJPD Natuna, Boy Wijanarko Ingatkan Perencanaan Perhatikan Regenerasi Pembangunan

AriraNews.com, Natuna – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Natuna melalui Badan Perencanaan, Penelitian Pengembangan Daerah (BP3D), gelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna tahun 2025-2045, di Ballroom Adiwana Jelita Sejuba, Jumat (15/12/2023).

Sektretaris Daerah (Sekda) Natuna Boy Wijanarko yang hadir dalam konsultasi publik ini, menekankan pentingnya perencanaan yang memperhatikan regenerasi pembangunan.

“Hal ini mengingat bahwa pada tahun 2045, kepemimpinan daerah akan dipegang oleh generasi milenial, sehingga rencana pembangunan saat ini harus mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang,” ujarnya.

Selain itu, Boy Wijanarko juga mengatakan, bahwa kegiatan konsultasi ini, merupakan upaya untuk memperkuat aspek partisipasi publik dalam merumuskan rencana pembangunan jangka panjang.

“Karena transparansi pemerintah daerah dalam mendengar aspirasi publik, memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan daerah ke arah yang diharapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Ir. Suprayitno, MA, sebagai pembicara kunci acara tersebut, menyampaikan bahwa RPJPD harus sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Natuna, sebagai wilayah terdepan, peranannya penting dalam mengembangkan potensi lokal dan memajukan kesejahteraan masyarakat setempat,” ucapnya.

Selain itu, Suprayitno juga menuturkan, bahwa setiap daerah memiliki potensi lokal dan masalah sosial yang berbeda, sehingga pendekatan pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.

“Sinkronisasi perencanaan pembangunan dari tingkat daerah hingga pusat menjadi kunci dalam menyamakan langkah pembangunan menuju visi bersama,” tuturnya.

Kegiatan ini ditandai dengan penyampaian rencana pembangunan Kabupaten Natuna oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, diikuti oleh dialog dan diskusi publik bersama forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta partisipasi aktif dari masyarakat.(dod)