Karimun, ariranews.com- Pemerintah Kabupaten Karimun mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 bersama DPRD Karimun dalam rapat yang digelar di Balai Rong Sri, Senin (24/11/2025).
Bupati Karimun, Iskandarsyah, menyampaikan bahwa arah kebijakan anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Belanja daerah tahun 2026 mencapai Rp1,3 triliun, dengan pendapatan dikurangi SILPA pinjaman sekitar Rp135 miliar ditambah Rp35 miliar dari pembiayaan,” ujar Iskandarsyah.
Fokus Kesehatan: Layanan Gratis Berbasis KTP
Di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Karimun akan menerapkan pelayanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC) di seluruh Puskesmas dan RSUD hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Selain layanan kesehatan gratis, Pemkab juga mengalokasikan anggaran untuk pengembangan fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan dan peningkatan gedung RSUD dan Puskesmas di wilayah kepulauan.
Infrastruktur Digeser untuk Pemerataan Wilayah
Iskandarsyah menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas, terutama untuk meningkatkan konektivitas di berbagai kecamatan.
“Kita melihat PAD kita berpotensi untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan di Kecamatan Buru, Kundur, dan wilayah Karimun lainnya. Termasuk konekting jalan dari Coastal Area menuju Bandara yang harus kita gesa,” terangnya.
DPRD Karimun Komit Kawal Penyusunan Anggaran
Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Raja Rafiza, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal penyusunan KUA-PPAS agar berjalan transparan dan akuntabel.
“Kita sudah bahas dalam rapat Banggar dan kami setuju untuk KUA-PPAS,” ujar Rafiza.
Ia berharap dokumen KUA-PPAS 2026 dapat menjadi dasar penyusunan APBD yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dengan nilai yang mencapai Rp1,3 triliun, Pemkab Karimun menargetkan pembangunan tahun 2026 dapat lebih progresif dan merata,” tutupnya.
*Ayat
