AriraNews.com, Natuna – Di tengah situasi keuangan yang menantang, Bupati Natuna Wan Siswandi bersama Wakil Bupati Rodhial Huda membuat keputusan kontroversial namun penuh kepedulian. Sejak awal pandemi Covid-19, mereka memutuskan untuk mengutamakan kesejahteraan tenaga honorer di atas pembangunan infrastruktur, kecuali infrastruktur dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap tantangan besar yang dihadapi para honorer di Natuna. Di saat banyak pihak mendesak untuk melanjutkan proyek strategis, seperti pembangunan jalan dua arah dan Gedung DPRD Natuna, Wan Siswandi memilih untuk menunda proyek tersebut. Keputusan ini diambil guna menyelamatkan ribuan tenaga honorer yang terancam kehilangan pekerjaan akibat peraturan baru terkait status kepegawaian.
“Kami harus mengambil langkah bijak. Daripada memaksakan pembangunan infrastruktur di tengah anggaran yang terbatas, lebih baik kita fokus pada hal yang lebih krusial, yaitu memastikan para honorer tetap bekerja dan memiliki masa depan yang lebih baik,” ujar Wan Siswandi saat bersiap menuju kampanye di Kecamatan Bunguran Selatan, Senin (14/10/2024).
Sejak kepemimpinannya, sebanyak 670 tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Keputusan ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga honorer, yang selama ini telah mengabdi dan berperan penting dalam pemerintahan.
“Kami tidak bisa hanya melihat infrastruktur fisik sebagai prioritas utama. Tenaga honorer ini bagian penting dari jalannya pemerintahan, dan dengan perubahan status menjadi P3K, mereka memiliki kepastian kerja yang lebih baik,” tegas Wan Siswandi.
Langkah ini juga menjadi bagian penting dari program kampanye Wan Siswandi dan Rodhial Huda dalam Pilkada Natuna 2024. Fokus mereka adalah membangun Natuna melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang dinilai lebih penting untuk jangka panjang daripada sekadar pembangunan fisik.
“Walaupun infrastruktur tetap vital, kami percaya bahwa kesejahteraan dan kepastian kerja honorer adalah investasi yang lebih bernilai dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang prima,” tambahnya.
Dengan alih status honorer menjadi P3K, ribuan tenaga honorer di Natuna kini mendapatkan harapan baru. Kebijakan ini juga memperlihatkan komitmen pemerintah daerah untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas proyek-proyek fisik, menjadikan SDM sebagai fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan.
Di tengah persaingan politik menuju Pilkada 2024, kebijakan ini menjadi salah satu poin penting yang diusung oleh pasangan Wan Siswandi dan Rodhial Huda, yang ingin memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (dod)
