AriraNews.com, BATAM — Upaya memperkuat keamanan sekaligus menjaga iklim investasi di Batam kembali ditegaskan melalui sinergi antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026) pagi.
Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan kolaborasi dengan Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah kerja BP Batam. Menurutnya, kondisi geografis Batam yang berada di posisi strategis, ditambah perkembangan investasi yang terus menunjukkan tren positif, membutuhkan dukungan keamanan yang semakin kuat.
Amsakar menyebut terdapat dua hal utama yang menjadi substansi kerja sama tersebut, yakni peningkatan kualitas pengamanan seluruh kegiatan di Batam serta menjaga situasi wilayah tetap kondusif.
“Substansinya pertama adalah peningkatan kualitas keamanan di seluruh kegiatan di Batam. Kedua, menjaga kondusivitas wilayah,” kata Amsakar.
Ia menjelaskan, kesepakatan terbaru tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama yang sebelumnya telah dibangun antara BP Batam dan Polri. Namun, perkembangan wilayah kerja dan bertambahnya kewenangan BP Batam membuat sinergi tersebut perlu kembali diperkuat.
Amsakar mengungkapkan, wilayah kerja BP Batam yang sebelumnya meliputi delapan pulau kini telah berkembang menjadi 22 pulau. Di sisi lain, sejumlah kewenangan perizinan yang sebelumnya dilakukan secara bersama oleh BP Batam, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah kini berada dalam kewenangan BP Batam.
“Karena itu eskalasinya semakin tinggi, dan komitmen kerja sama antara BP Batam dan Polri ini menjadi sesuatu yang penting,” ujarnya.
Bagi Amsakar, keberadaan MoU tidak cukup hanya diwujudkan melalui penandatanganan dokumen. Ia menekankan bahwa keberhasilan kerja sama tersebut justru ditentukan oleh pelaksanaannya di lapangan.
Ia berharap kemitraan BP Batam dan Polri mampu memperkuat koordinasi dalam menangani berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan maupun kelancaran aktivitas ekonomi di Batam.
Selain aspek pengamanan dan penegakan hukum, kerja sama itu juga mencakup pertukaran data antara BP Batam dan Mabes Polri untuk kebutuhan yang dinilai penting sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan.
“Yang paling penting dari nota ini adalah bagaimana dia bisa diimplementasikan,” tegas Amsakar.
Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Polri), Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran, menegaskan bahwa Polri bersama BP Batam memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat pengamanan serta penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam.
Menurut Fadil, konsep keamanan tidak sebatas mencegah terjadinya gangguan. Lebih dari itu, keamanan harus mampu memberikan rasa dan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah dalam menjalankan aktivitas masing-masing.
“Keamanan harus memberikan kepastian. Kepastian bagi masyarakat untuk beraktivitas, bagi dunia usaha untuk berinvestasi, dan pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan,” kata Fadil.
Ia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan penempatan personel kepolisian. BP Batam dan Polri juga akan memperkuat pertukaran data serta informasi, melakukan pencegahan konflik sosial, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan memperkuat koordinasi dalam merespons berbagai potensi gangguan.
Fadil kembali menekankan pentingnya mengukur keberhasilan MoU berdasarkan dampak yang dihasilkan setelah kesepakatan diterapkan.
“MoU ini jangan berhenti menjadi dokumen. Ukuran keberhasilannya adalah apa yang berubah di lapangan setelah kita menandatangani MoU ini,” ujarnya.
Lebih jauh, Fadil mengatakan Polri ingin mengambil peran yang lebih luas di Batam. Kehadiran kepolisian tidak hanya diarahkan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra dalam mendukung proses pembangunan.
Hal tersebut dinilai relevan dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis sekaligus salah satu pusat industri dan investasi di Indonesia. Stabilitas keamanan menjadi salah satu unsur penting untuk mempertahankan kepercayaan dunia usaha dan memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan.
“Polri ingin hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi sebagai mitra pembangunan. Kita ingin Batam tetap aman, investasi berjalan, ekonomi tumbuh, dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Fadil.
Sinergi yang diperkuat melalui MoU BP Batam dan Polri diharapkan mampu membangun ekosistem yang semakin aman dan kondusif. Dengan demikian, kegiatan investasi, perdagangan, industri, hingga pembangunan di Batam dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (emr)
