AriraNews.com, DENPASAR – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mempelajari sistem pengelolaan perparkiran yang diterapkan Pemerintah Kota Denpasar, Bali, sebagai upaya membenahi tata kelola parkir agar lebih tertib, profesional, dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, ke Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (13/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemko Batam yang turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) disambut Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, bersama jajaran pemerintah setempat.
Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek penyelenggaraan perparkiran, mulai dari regulasi, kelembagaan, pola kemitraan, hingga mekanisme pengelolaan di lapangan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Amsakar adalah sistem pengelolaan parkir di Denpasar melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bhukti Praja Sewakadarma. Model tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi Batam dalam menentukan pola pengelolaan perparkiran yang lebih efektif dan terukur.
“Yang menarik adalah pengelolaannya melalui Perumda. Ini yang coba kami pelajari dari Denpasar dan akan kita pelajari lebih lanjut sesuai kondisi Batam,” ujar Amsakar.
Menurutnya, pembenahan sektor perparkiran tidak cukup hanya melalui pengaturan teknis di lapangan. Diperlukan dukungan regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat, sistem pengawasan, serta pola kerja sama yang tepat agar pengelolaan berjalan optimal.
Di Batam, penataan perparkiran menjadi salah satu agenda pemerintah daerah, termasuk melalui rencana penerapan sistem parkir berlangganan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan parkir yang lebih praktis sekaligus memperkuat tata kelola dan potensi penerimaan daerah.
Karena itu, Pemko Batam menilai pengalaman Denpasar penting untuk dipelajari, terutama terkait alternatif model kelembagaan dan pola kemitraan dalam pengelolaan parkir.
Selain peran Perumda, rombongan Pemko Batam juga mendalami keterlibatan desa adat dalam sistem perparkiran di Denpasar. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu karakteristik pengelolaan parkir di ibu kota Provinsi Bali tersebut.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menjelaskan bahwa keterlibatan desa adat dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan Perumda.
“Untuk mekanisme dengan desa adat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Perumda,” jelasnya.
Melalui kunjungan ini, Amsakar berharap Batam memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik pengelolaan parkir yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.
Sebagai tindak lanjut, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar dan Dinas Perhubungan Kota Batam diharapkan memperkuat komunikasi serta koordinasi untuk mendalami aspek teknis penyelenggaraan perparkiran.
Amsakar menegaskan, Pemko Batam terbuka mempelajari berbagai praktik baik dari daerah lain sepanjang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Pemko Batam berharap pembenahan sektor perparkiran secara bertahap dapat mewujudkan sistem yang lebih tertib, transparan, dan profesional, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta mengoptimalkan kontribusi sektor parkir terhadap PAD. (*/emr)
