AriraNews.com, Batam – Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Batam ke-VII resmi dibuka oleh Presidium Majelis Nasional sekaligus Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, di Grand Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Sabtu (19/9/2026).
Pembukaan Musda ditandai dengan pemotongan tumpeng sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Milad KAHMI. Agenda tersebut dihadiri jajaran KAHMI serta sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembahasan masa depan Batam.
Sebelum pembukaan Musda, rangkaian kegiatan diawali Dialog Publik Nasional dengan tema “Penguatan Peran KAHMI dalam Mendorong Daya Saing Batam sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi di Indonesia.”
Forum tersebut mempertemukan sejumlah perspektif, mulai dari legislatif, pengawasan pelayanan publik, pengelolaan kawasan Batam hingga kalangan intelektual.
Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber, di antaranya Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Ombudsman RI, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, serta Dewan Pakar KAHMI.
Pembahasan diarahkan pada berbagai tantangan dan peluang Batam dalam memperkuat daya saing investasi, khususnya terkait regulasi, kepastian kebijakan, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
KAHMI menilai daya saing Batam tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan insentif investasi, tetapi juga pada kualitas regulasi, kepastian pelayanan, transparansi tata kelola serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.
Karena itu, dialog tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat pembangunan Batam.
Selain membahas agenda organisasi dan daya saing Batam, Rifqinizamy juga menyampaikan gagasan untuk memperkuat posisi Batam melalui regulasi khusus.
Ia mengatakan KAHMI ingin menginisiasi bersama BP Batam penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemdasus Batam.
Menurut Rifqinizamy, gagasan tersebut diperlukan untuk menjawab sejumlah persoalan yang muncul akibat fragmentasi kewenangan dan urusan Batam yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin menginisiasi dan tentu bersama dengan BP Batam untuk melahirkan Rancangan Undang-Undang Pemdasus Batam,” katanya.
Ia menyebut regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan penguatan bagi Batam sebagai sebuah teritori yang dikelola dengan kerangka kewenangan yang lebih kuat.
“Rancangan Undang-Undang ini menurut hemat kami penting untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang selama ini kami lihat dari kacamata nasional. Diperlukan untuk memberikan penguatan kepada Batam sebagai sebuah teritori untuk dikelola dengan lebih kuat,” ujarnya.
Rifqinizamy berharap gagasan tersebut dapat dikaji lebih lanjut dan, apabila dinilai relevan, dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
“Mudah-mudahan ide dan gagasan ini nanti kalau kita kaji mendapatkan relevansinya dan saya berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa kita lahirkan untuk juga menjadi bagian dari legasi kepemimpinan Pak Amsakar dan Bu Li Claudia pada periode ini,” tuturnya.(emr)
